oleh

Bawaslu Proses Dugaan Money Politics Pilgub

radarlampung.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung masih memproses terkait laporan dugaan money politics yang ditudingkan ke paslon nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, paslon nomor tiga yang terpilih sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung versi hitung cepat (quick count) lembaga survei belum final.

“Ini belum final, baru hasil quick count lembaga survei dimana dalam surveinya paslon nomor tiga lebih unggul dari paslon lainnya,” ujarnya di kantor Bawaslu, Kamis, (28/6).

Khoir menjelaskan, aksi ratusan massa dari tiga Paslon tersebut meminta pihaknya untuk memproses terkait pelanggaran pilgub dugaan money politics yang diduga dilakukan paslon nomor tiga.

“Terhadap hal tersebut perlu kami jelaskan bahwa, untuk dugaan yang dilakukan paslon nomor tiga, sudah teregistrasi di enam kabupaten dari 11 perkara kami tangani,” jelasnya.

Baca :   Lembaga Survei Pemilu Jangan Offside

Dia menuturkan, sampai tadi malam ini pelanggaran di kabupaten/kota diproses. Tapi ini masih dalam tahapan klarifikasi dan penyelidikan. Mungkin 1-2 hari sudah selesai dan sudah bisa disampaikan hasilnya.

“Dan terkait desakan pembatalan tadi malam sudah ada tim dari paslon nomor 1 dan 2 serta teman-teman jaringan menyampaikan laporan ke Bawaslu dengan permintaan pembatalan paslon yaitu dugaan money politics yang secara struktur dan sistematis,” tuturnya.

Menurutnya, tapi berkas yang disampaikan belum lengkap sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 13 tahun 2007 terkait mekanisme prosedur ajuan permohonan admintrasi.

“Jadi kita kembalikan lagi berkasnya minta untuk dilengkapi selama tiga hari kedepan dan kita tunggu berkas lengkap,” ungkapnya.

Baca :   Ingat, Kelurahan Anti Politik Uang Jangan Cuma Seremoni

Masih kata dia, apabila tiga berkas lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. “Setelah pemeriksaan pendahuluan kita putuskan ini memenuhi syarat materil untuk kita register. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terbuka, agar masyarakat bisa melihat, pemeriksaan selama 14 hari kami sudah dapat memutuskan itu,” sebutnya.

Ia meminta, tim pemenangan paslon untuk bersabar dan tidak melakukan hal yang melanggar aturan sudah berlaku.

“Kalau terbukti pelanggaran money politics yang dilakukan itu struktur dan sistematis maka bisa dibatalkan. Tapi, setidaknya harus ada dua alat bukti yang bisa disampaikan, kemudian pelanggaran perolehan suara terbanyak paslon,” tandasnya. (ndi/ang)



Komentar

Rekomendasi