oleh

Kanwil Kemenkumham Lampung dan DKI Jakarta Laksanakan Rapat Koordinasi dan MoU Bersama Instansi Terkait

radarlampung.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Lampung bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta melaksanakan rapat koordinasi instansi terkait sekaligus penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU).

MoU ini dilakukan antara Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Tahun 2018, kegiatan ini dilakukan di Ballroom Hotel Horison, Selasa (17/7).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Kanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono BcIP, SH, MH, Ketua Kanwil Kemenkuman DKI Jakarta Bambang Sumardiono, Bc.IP., S.H., M.Si, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Zaid Umar Bobsaid, SH., MH, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Lampung Drs. H. Endang Ali Ma’sum.

Kakanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono mengatakan dalam sambutannya, nota kesepahaman ini sebagai wujud keseriusan pihaknya dalam rangka memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Mengingat bahwa Balai Harta Peninggalan adalah lembaga yang memegang perananan penting dalam kehidupan khususnya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum seperti mengurus dan mengelola harta kekayaan dalam perwalian dan lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bambang Sumardiono juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kanwil Kemenkumham Lampung yang telah memberikan dukungan kepada balai harta peninggalan Jakarta dalam acara ini.

“Melalui nota kesepahaman bersama yang telah ditandatangani ini, kami berharap menjadi semangat untuk meningkatkan kinerja dan prestasi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Zaid Umar Bobsaid mengatakan, bahwa semoga MoU ini  dapat mempererat hubungan silahturahmi dan merupakan wujud membangun hubungan yang bersinergi dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Lampung ini merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan,” terangnya.

Terakhir, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Endang Ali Ma’sum menjelaskan dengan adanya MoU ini untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Lampung bertekad memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, profesional, dan transparan.

“Menuju peradilan yang agung dan modern berbasis teknologi informasi serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi sertifikasi akredirasi penjaminan mutu peradilan agama,” tandasnya. (rlo/ang)

Komentar

Rekomendasi