Pilkada Surat Pemberhentian Semestinya Diserahkan H-1 Penetapan DCT

Surat Pemberhentian Semestinya Diserahkan H-1 Penetapan DCT

Anggota Bawaslu Bandarlampung Gistiawan .

radarlampung.co.id – Kasus dugaan masih berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah yang ditujukan pada Rifa’i, harusnya selesai sebelum penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) 20 September lalu.

Anggota Bawaslu Bandarlampung Gistiawan menyebut, dalam PKPU 20/2018 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sudah dijelaskan. Untuk karyawan atau pimpinan pada BUMN, BUMD, dan BUMDes atau badan lain yang anggaran dari negara wajib menyatakan pemberhentian dari pejabat yang berwenang.

“Penyerahan surat pemberhentian ini tentunya bukan hanya pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan,” jelas Gistiawan.

Dia mengatakan dalam PKPU 20/2018 Pasal 27 ayat (4) bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat satu hari sebelum penetapan DCT. (rma/sur)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini