oleh

Tuntut Anggaran Pendidikan hingga Payung Hukum LGBT, 6 Ribu Mahasiswa Ngeluruk ke Istana Negara

radarlampung.co.id – Sebanyak 6.000 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi deklarasi, Senin (29/10). Massa menuntut empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mereka nilai telah gagal.

Koordinator Pusat BEM SI M. Fauzul Adzim yang juga Presiden BEM Univeristas Lampung mengatakan, deklarasi beranggotakan BEM dari 200 universitas tersebut menilai Jokowi-JK gagal merealisasikan janji-janji kampanye mereka, dan meminta Jokowi-JK memenuhi 11 tuntutan.

“Kita punya kajian yang ini merupakan ruh dari seluruh BEM di Indonesia yang disebut tuntutan pembangunan prorakyat. Ada 11 tuntutan. Ini tuntutan yang sangat fundamental yang mengena kepada rakyat. Yang memang mewakili dari keresahan-keresahan rakyat di lapangan,” jelas Fauzul kepada radarlampung.co.id via telepon, Senin (29/10).

Fauzul menjelaskan, aksi mmahasiswa tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 6.000 mahasiswa. Massa akan berkumpul di patung kuda, kemudian melakukan longmarch dari patung kuda menuju Istana Negara.

“Kita akan aksi, kita akan geruduk Istana Negara dan kita akan sampaikan bahwa pada hari ini mahasiswa berpihak kepada rakyat untuk sampaikan janji-janji manis harus direalisasi, bukan hanya dengan pencitraan,” tegas Fauzul.

Berikut 11 tuntutan tersebut:

1. Penuhi 20 persen anggaran pendidikan di seluruh Indonesia sesuai amanat UUD 1945. Dan tingkatkan kesejahteraan guru.

2. Hentikan campur tangan negara dalam hal ini Menristekdikti dan rektor dalam upaya mengebiri demokrasi kampus.

3. Menjamin kesehatan nasional yang berkelanjutan, terjangkau, bermutu dan berkeadilan sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 1992.

4. Wujudkan kesejahteraan nelayan dengan menerapkan program poros maritim.

5. Berantas mafia pertanian, wujudkan swasembada pajale.

6. Tegas dalam implementasi revolusi mental dalam membuat payung hukum perilaku LGBT dan membuat regulasi.

7. Laksanakan agenda pemberantasan korupsi dan mafia hukum demi terciptakan keadilan, kepastiaan, dan kemanfaatan.

8. Wujudkan pembangunan infrastruktur yang berpihak pada rakyat kecil.

9. Menuntut pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang sesuai dengan kerakyatan.

10. Hentikan ekspansi dan perusakan lingkungan yang merugikan rakyat.

11. Wujudkan kedaulatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945. (apr/sur)

Komentar

Rekomendasi