oleh

Rifa’i Dinilai Bohong, KPU: Surat Pemberhentian Tak Berarti Saat Ini!

radarlampung.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung hadir dalam memberikan keterangan dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang digelar di Kantor Bawaslu Lampung, Rabu (13/11). Tampak hadir Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum dan Pengawasan M. Tio Aliansyah dan Komisioner Divisi Logistik Erwan Bustami bersama staff hukum KPU Lampung.

Dalam penyampaiannya, Tio mengatakan KPU Provinsi Lampung hanya memproses dan memverifikasi data Rifa’i sesuai pekerjaan yang dicantumkannya, sebagai pensiunan ASN bukan Direktur BUMD PD Pasar Tapis Berseri.

“Kami menjalankan aturan sesuai PKPU 20/2018. Di pasal 27 sudah dijelaskan sangat jelas bahwa ketika bacaleg adalah pegawai BUMD maka yang bersangkutan harus memyampaikan SK (surat keputusan) pengunduran diri selambat-lambatnyanya 1 hari sebelum DCT (daftar caleg tetap) 9 september lalu,” jelas Tio.

Dia menambahkan kalau dalam pengajuan suratnya terkendala persoalan karena di luar kemampuan bacaleg, bacaleg bisa menyampaikan ke KPU surat permohonan pengunduran diri ke pejabat wewenang. Kemudian bacaleg juga membuat surat pernyataan bahwa surat pemberhentiannya masih proses.

“Kalau dia tidak menyampaikan 2 hal maka dinyatakan TMS. Masalahnya dalam formulir caleg ini (Rifa’i) tidak menyampaikan sebagai direktur BUMD, namun hanya Pensiunan ASN. Makanya KPU memverifikasikan menggunakan pekerjaan yang pensiunan bukan BUMD-nya,” jelas Tio.

Dia menekankan adanya surat pemberhentian yang dijelaskan Rifa’i per 1 Agustus tetap tidak berpengaruh dalam proses pencalonannya. “Dengan adanya surat pemberhentian tidak bermakna apa-apa bagi kami. Karena semua proses pencalonan suudah selesai. Ini juga artinya dia berbohong kan?,” tandasnya. (rma/sur)

Komentar

Rekomendasi