oleh

Penyimpangan DD Lampung Mencapai Rp934,14 Juta

RADARLAMPUNG.CO.ID – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) mengingatkan para kepala desa (kades) menggunakan dana desa (DD) sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Itu disampaikan Ismayatun, perwakilan BPK V RI saat sosialisasi pengelolaan dan pengawasan DD di Gedung Pusiban Sukadana, Jumat (16/11).

Menurutnya,  berdasarkan hasil evaluasi ada sejumlah desa di Lampung bermasalah dengan hukum terkait pengelolaan DD. Dengan total kerugian negara mencapai Rp934,14 juta.

Rinciannya, Rp121 juta pada salah satu desa di Kabupaten Mesuji, Rp151,58 juta pada salah satu desa di Lampung Utara, Rp101,76 juta pada salah satu Pekon di Tanggamus, Rp199,26 juta pada salah satu Pekon di Lampung Barat, dan Rp360,54 juta pada salah satu Kampung di Waykanan.

Ditambahkan, sebagian besar permasalahan terjadi karena pelaksanaa  kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan pembayaran pembiayaan kepada yang tidak berhak. “Semuanya terjadi pada tahun anggaran 2016,” jelas Ismayatun dalam acara yang dihadiri Wakil Bupati Lamtim Zaeful Bokhari, Ketua DPRD Ali Johan Arif dan jajaran Forkopimda. (wid/sur)

Komentar

Rekomendasi