oleh

Ini Pesan BPK untuk Pemkab Lamtim

radarlampung.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan perhatian serius terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Lampung Timur. Pasalnya, sejak berdiri hingga kini, kabupaten itu belum pernah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung.

Ismiyatun dari BPK V RI menjelaskan, berdasar hasil audit, masih ada sejumlah permasalahan yang menyebabkan Lampung Timur hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).  Yakni terkait aset tetap berupa tanah dan peralatan mesin yang merupakan akumulasi permasalahan sejak 2015 hingga 2017.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus menyelesaikan permasalahan tersebut,” tegas Ismayatun saat sosialisasi peran, tugas dan fungsi BPK RI dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa di Gedung Pusiban Sukadana, Jumat (16/11).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sunarto dari BPK Perwakilan Lampung, Wakil Bupati Lamtim Zaeful Bokhari, Ketua DPRD Ali Johan Arif dan Forkopimda serta camat dan kepala desa.

Dalam kesempatan tersebut Ismayatun berpesan kepada Pemkab Lamtim agar segera menginvetarisasi aset secara tertib atas barang milik daerah. Kemudian, memperjelas status penggunaaan tanah oleh pihak ketiga. Terakhir, menelusuri status kepemilikan tanah beserta nilainya.

“Pemkab Lamtim harus segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar ke depan dapat meraih opini WTP,” pesan Ismayatun. (wid/ais)

 

Komentar

Rekomendasi