oleh

Masyarakat Minta Lelang Lahan Waydadi Hanya untuk PNS

radarlampung.co.id – Masyarakat Waydadi meminta Pemprov Lampung meninjau ulang kebijakan pelepasan aset seluas 89 hektare yang sudah dimasukan dalam struktur pendapatan daerah 2019.

Pembina Pokmas Waydadi Darwis Fauzi mengatakan, kebijakan yang dilakukan pemprov ini merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak realisyis.

“Pemprov sedang merencanakan sosialisasi tentang lelang tanah tersebut. Tapi sudah dianggarkan dalam KUA PPAS 2019. Seharusnya kan sebelum itu mesti disosialisasikan dulu kepastiannya,” kata Darwis saat dihubungi radarlampung.co.id, Jumat (16/11).

Berdasar informasi yang dihimpun, pelepasan dilaksanakan melalui lelang dan masyarakat diwajibkan membayar. Namun, teknis pembayaran belum disosialisasikan.

“Kalau lelang aset, diperuntukkan PNS saja. Itu kan aset negara, tidak bisa dilelang. Tanah Waydadi itu hak pengelola lahan yang diberikan untuk dikelola sesuai rencana peruntukannya. Jika HPL tidak dikelola Pemprov sesuai rencana peruntukan, maka dikembalikan kepada negara,” tegasnya. (abd/ais)

Komentar

Rekomendasi