oleh

Mau Tingkatkan PAD, Kok Baru Dua OPD yang Konsultasi?

RADARLAMPUNG.CO.ID – Wacana perubahan regulasi tentang pendapatan asli daerah (PAD) Pesawaran belum memperlihatkan gereget serius dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran menyatakan hingga saat ini, sejumlah satuan kerja hanya sebatas konsultasi terkait revisi payung hukum tentang retribusi dalam rangka peningkatan PAD.

“Dari hasil pansus peningkatan PAD tempo hari saya baru dengar secara lisan. Tapi kalau secara tertulis belum baca. Memang ada regulasi yang harus direvisi berkaitan dengan perubahan tarif,” ungkap Kepala Bagian Hukum Pesawaran Susi Patminungtyas Sabtu (17/11)

Dikatakan, dari sekitar delapan OPD yang mempunyai tanggungjawab di sektor pajak daerah dan retribusi, baru Dinas Komunikasi dan Informasi yang berkoordinasi tentang perubahan regulasi.

Baca :   Alhamdulillah..Pemkot Beri Keringanan Pajak

“Baru Dinas Kominfo dan PU Pera yang berkoordinasi. Ya, kalau perlu peninjauan kembali regulasi yang ada, untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan, disarankan agar regulasinya diperbaiki,” ucapnya.

Untuk perubahan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) lanjut Susi, tidak perlu merevisi perda itu sendiri. Melainkan, cukup merubah tarif retribusi melalui peraturan bupati (Perbup) saja. Namun demikian, jika memang ada penyesuaian tarif, OPD terkait harus benar-benar melakukan kajian.

Baca :   Alhamdulillah..Pemkot Beri Keringanan Pajak

“Ya, perubahan itu tidak perlu mengalami kenaikan, kada ada yang mengalami penurunan. Karena harus menyesuaikan dengan indeks perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Jika memang dalam peninjauan kembali ada perubahan kenaikan tarif, seharusnya sebelum kenaikan tarif tersebut dilaksanakan. Karenanya, OPD terkait terlebih dahulu harus menyosialisasikan perubahan tersebut terhadal objek pajak maupun retribusi.

“Secara teknis kebijakan mengenai perubahan tarif itu ada di OPD terkait. Apakah dalam pengakajiannya mereka akan menggandeng pihak akademisi ataupun konsultan. Tapi kalau sudah ada revisi melalui perbup, harus disosialisasikan terlebih dahulu,” pungkasnya. (ozi/sur)

Komentar

Rekomendasi