oleh

Tentang Pemakzulan Yusuf Kohar, Kemendagri: Patuhi Putusan MA!

RADARLAMPUNG.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta DPRD Bandarlampung mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang di-upload 15 November 2018 nomor 2 P/KHS/2018 Tahun 2018, dengan jenis perkara Tata Usaha Negara untuk menolak permohonan uji pendapat.

“Jika memang benar, putusan MA harus dipatuhi,” ujar Kapuspen Kemendagri Bahtiar Bahrudin kepada radarlampung.co.id, Sabtu (17/11).

Mengenai tindaklanjut putusan MA tersebut yang ditembuskan ke Kemendagri, dia mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu ke Ditjen OTDA. Apakah akan mengeluarkan surat baik ke Pemkot Bandarlampung maupun ke DPRD Bandarlampung.

“Mengenai itu belum saya cek. Nanti akan saya koordinasikan dengan rekan-rekan di Ditjen Otda,” terangnya. (abd/sur)

Komentar

Rekomendasi