oleh

Ini Aturan Baru Soal Pengelolaan Keuangan Desa

radarlampung.co.id – Pembinaan dan pelatihan sistem keuangan desa (Siskeudes) dilakukan dalam dua zona. Yakni wilayah Pesisir yang terdiri dari Kecamatan Punduhpedada, Margapunduh, Wayratai, Padangcermin dan Telukpandan.

Kemudian zona kedua meliputi Kecamatan Gedongtataan, Tegineneng, Negerikaton, Waylima, Kedondong dan Waykhilau. Untuk kegiatan di wilayah ini dilakukan pada Rabu (21/11) mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesawaran Zuriadi mengungkapkan, Permendagri 20/2018 mengatur pengelolaan keuangan desa yang dikelola berdasar asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Baca :   Camat Diminta Pantau Penerapan Siskeudes

Kemudian APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran, mulai 1 Januari sampai 31 Desember. ”Karena ada beberapa perubahan antara Permendagri Nomor 113 dengan Permendagri 20, maka harus disosialisasikan,” kata Zuriadi, Senin (19/11).

Menurut dia, dalam Permendagri Nomor 113/2014, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Baca :   Usai Dicopot, Peratin Teba Liokh Bersiap Hadapi Jaksa

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; menetapkan PTPKD; menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

”Nah, pada Permendagri Nomor 20/2018, dalam  melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD,” urainya. (ozi/ais)

 



Komentar

Rekomendasi