oleh

Porsi Belanja Langsung Kecil, Masyarakat Dirugikan

radarlampung.co.id – Struktur belanja daerah yang timpang dinilai akan merugikan masyarakat. Sebab, intervensi langsung untuk perbaikan kesejahteraan warga sangat rendah.

Hal itu diungkapkan Akademisi Universitas Lampung Dr. Dedy Hermawan. Menurutnya, pemerintah lebih sibuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri daripada melakukan perbaikan diberbagai sektor pembangunan.

“Dengan ini juga, secara nasional pemprov juga akan dinilai rendah dalam kinerja tata kelola pemerintahan daerah, khususnya pengelolaan anggaran, perbandingan 61,5 persen belanja tidak langsung dan 38,5 persen Belanja langsung. Tentu ini angka yang buruk. Secara umum masyarakat dan pemerintah nasional sangat menginginkan pengelolaan anggaran yang porsi untuk belanja langsung lebih besar,” ujarnya, Senin (19/11).

Dia menyarankan solusi yang harus dilakukan Pemprov harus melakukan efeisiensi anggaran secara menyeluruh, karena pelaksanaan pembangunan provinsi Lampung cenderung boros.

“Hal ini ditandai oleh banyaknya temuan BPK yang terkait pemborosan. Selain itu, arah realisasi anggaran untuk pembangunan selama ini cenderung tidak fokus sehingga pengelolaan anggaran pun sarat pemborosan. Solusinya tentu meningkatkan PAD dan sumber lain dengan optimalisasi berbagai aset pemprov yang harus dikelolan secara produktif, perlu juga dilakukan optimalisasi sumber-sumber PAD,” tandasnya. (abd/kyd)

Komentar

Rekomendasi