oleh

TKSK Lamtim Minta Kejelasan Status

radarlampung.co.id – Tenaga Kerja Sukarela Kesehatan (TKSK) Lampung Timur meminta kejelasan status mereka. Ini disampaikan dalam pertemuan dengan Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Pemkab Lamtim Tarmizi, Rabu (21/11).

Juru bicara TKSK Lamtim Usli Udin meminta pemkab menerbitkan surat keputusan (SK) kepada TKSK perawat dan profesi lain. Kemudian, mengusulkan kuota CPNS jalur pengabdian.

”Pemkab juga diharapkan memberikan prioritas kepada TKSK dalam perekrutan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kemudian meminta kesejahteraan yang layak serta mendapat jaminan kesehatan dari BPJS,” kata Usli Udin.

Menanggapi hal ini, Tarmizi mengatakan, sejak 2005 bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dilarang menerbitkan SK pengangkatan pegawai honor. Ini mengacu pada pasal 8  Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honor menjadi CPNS.

“Sebelum ada regulasi tentang pengangkatan pegawai honor, maka bupati tetap dilarang menerbitkan SK untuk pegawai honor,” tegas Tarmizi.

Tarmizi yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Syamsurijal, Kepala Bappeda Puji Riyanto serta perwakilan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Sis Dwiyanto mengungkapkan, langkah yang bisa diupayakan oleh pemkab adalah memberikan prioritas bagi para TKSK dalam rekrutmen BLUD pada 34 puskesmas.

“Rencana peningkatan puskesmas menjadi BLUD masih dalam proses penerbitan peraturan bupati,” terangnya. Solusi lain, TKSK dialihkan status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK). (wid/ais)

 

Komentar

Rekomendasi