oleh

Kebijakan Sentralisasi Premium Berujung Surat Aduan ke Pusat

radarlampung.co.id – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung bakal mengirimkan surat ke Kementerian ESDM. Intinya dalam surat itu meminta pihak Kementerian menegur Pertamina untuk lebih tertib mendistribusikan kuota premium.

Kabid Energi Dinas ESDM Lampung Jefri Aldi mengatakan, rencana berkirim surat ke Kementerian ini menyusul adanya kebijakan sentralisasi premium yang hanya dipusatkan pada enam Stasium Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Kota Bandarlampung.

“Surat itu juga akan kami tembuskan ke Komisi VII DPR agar bisa ditindaklanjuti. Saat ini berkasnya sudah di meja Gubernur. Ketika diteken, langsung kami kirim,” kata Jefri di kantornya, Selasa (27/11).

Menurutnya, kebijakan sentralisasi premium ini dianggap hanya menguntungkan Pertamina, tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat. Sebab, kuota premium untuk Lampung tahun 2018 sebanyak 410.388 Kiloliter, di mana jika dikalkulasikan selama satu tahun untuk 146 SPBU yang ada di seluruh Lampung, perbulannya bisa tersalur 34 ribu Kiloliter.

“Namun pada kenyataanya, penyalurannya hanya 28 ribu KL saja. Itupun tertinggi di waku tertentu saja misalnya seperti lebaran,”jelasnya.

Selain itu, jika kuota yang disalurkan sebanyak 28 ribu KL tersebut terus tersalur hingga Desember 2018, maka diperkirakan ada sisa kuota sebanyak 55 ribu KL yang tidak tersalur. “Premium ini kan penugasan, seharusnya Pertamina bisa memikirkan Hak orang Lampung. Jangan hanya memikirkan laba saja,” kata dia.

Jefri melanjutkan, untuk Bandarlampung sendiri, dari total kuota premium lampung tahun 2018, mendapatkan jatah 90.060 Kiloliter. Dengan rata-rata perbulan penyalurannya sebanyak 7600 Kiloliter perbulan untuk 35 SPBU yang ada di Bandarlampung.

Sementara pemakaian total sampai Oktober sekitar 51 ribu Kiloliter. Artinya, ada sisa sebanyak 41 ribu Kiloliter. Jika dibagi ke-35 SPBU di Bandarlampung, jumlah 41 ribu Kiloliter tersebut bisa terbagi rata di setiap SPBU sebanyak 20 Kiloliter perhari.

Dia menilai, dengan sisa kuota premium yang ada di Bandarlampung, bisa saja tetap dilakukan sentralisasi. Namun, ke-29 SPBU yang lain harus tetap diberikan kuota premium. “Misalnya, di enam SPBU itu diberikan kuota 32 Kiloliter perhari, sementara lainnya 16 Kiloliter perhari. Saya berbicara berdasarkan kuota yang ada,” tandasnya. (abd/kyd)

Komentar

Rekomendasi