oleh

Lahan Waydadi Potensi PAD Dinilai Kebijakan Beresiko Tinggi

radarlampung.co.id – Akademisi Universitas Lampung Dr. Dedy Hermawan menilai, kebijakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Waydadi seluas 89 hektare (Ha) yang masuk dalam potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp337 miliar dalam APBD Lampung 2019 dinilai beresiko tinggi.

Menurutnya, jika dilihat dari historisnya saat era pergantian Gubernur Sjachroedin ZP ke M. Ridho Ficardo, masuknya lahan waydadi ke sumber PAD Pemprov sudah dilakukan, namun gagal. “Untuk itu, ya saya nilai ini kebijakan yang memiliki resiko yang tinggi. Sebab, di periode sebelumnya tidak memenuhi harapan,” kata Dedy, Kamis (29/11).

Terkecuali, sambung dia, Pemprov sudah memiliki progres yang positif. Di mana, sudah ada kesepakatan bersama dengan semua pihak. Utamanya kepada masyarakat yang saat ini tinggal di lahan tersebut. “Jika sudah ada tiitik temu antar semua pihak, saya kira baru bisa berjalan mulus. Tapi kan saat ini belum terlihat,” ujarnya.

Dedy menilai wajar saja ketika Pemprov mematok pendapatan yang tinggi. Namun, catatannya, proyeksi pendapatan haruslah rasional. Jangan sampai, akan mengganggu jalanya pelaksanaan pembangunan.

“Jika ini sudah diketok palu, maka pemprov harus siap-siap menerima konsekuensi jika tidak tercapai. Misal, terjadi pemangkasan, efisiensi, saat pembangunan berjalan. Sebab, angka Rp337 miliar itu bukanlah sedikit,” tandasnya. (abd/kyd)

Komentar

Rekomendasi