oleh

Pengawalan Plt. Bupati dari 2 Sprint

radarlampung.co.id – Pengamanan dan pengawalan Plt. Bupati Lamsel Nanang selain berdasarkan Surat Perintah (Sprint) Kapolres setempat juga berdasarkan Surat Perintah (Sprin) Kapolda Lampung Nomor Sprin/1792/VIII/Kep/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Sprin yang ditandatangani Kapolda Lampung Irjen Drs. Purwadi Arianto ini menugaskan Aiptu Sudarmaji dan Bripka Eko Hadi Susilo untuk melaksanakan tugas tambahan. Yaitu selain sebagai anggota polisi juga melakukan pengamanan dan pengawalan melekat kepada Plt. bupati Lampung Selatan.

Masa tugas kedua personel polisi dalam sprin tersebut selama satu tahun sejak surat diterbitkan pada 30 Agustus 2018 dan bisa diperpanjang apabila diperlukan. Namun belum juga genap satu tahun, Polres Lamsel mendadak menerbitkan surat penarikan personel bernomor B/3026/XI/2018 perihal permohonan penambahan dan penarikan personel tanggal 19 November 2018.

Surat ditandatangani Kapolres Lamsel AKBP Mohamad Syarhan, S.I.K., M.H. tersebut menarik dua dari tiga personelnya yang selama ini mengawal Plt. Bupati Lamsel Nanang Ermanto. Yaitu Bripka Eko Hadi Susilo (bukan Adi Susilo sebagaimana ditulis sebelumnya, Red) dan Brigadir Adi Wiyono.

Terkait hal ini, akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Arie Oktara, M.A. pun menilai apa yang dilakukan Kapolres Lamsel tersebut tak biasa dilakukan aparat kepolisian. ’’Setahu saya, instruksi di internal kepolisian itu satu komando ya. Berbeda dengan di internal pemerintahan negara maupun daerah,” kata dosen ilmu pemerintahan ini, Rabu (28/11).

Menurutnya, garis komando dalam internal kepolisian teraktualisasi tegak lurus. Misalnya, apa yang menjadi perintah Kapolri, itu akan diikuti seluruh jajaran di tingkat bawah mulai tingkat polda, polres, hingga polsek. Begitu juga instruksi dari Kapolda, akan diikuti jajaran di bawahnya.

Garis komando ini, sambung Arie, berbeda pada urusan pemerintahan daerah dengan otonomi daerahnya. ’’Kalau gubernur ke bupati dan atau wali kota itu koordinasi. Bupati punya aturan sendiri sesuai amanat UU. Dengan adanya masalah Kapolres yang seperti itu, saya melihat janggal saja. Tetapi mungkin sudah ada koordinasi dengan Kapolda mengenai penarikan ajudan dan pengawalan itu,” tukas Arie.

Sementara, Sekkab Lamsel Ir. Freddy Sukirman membenarkan sprin yang diterbitkan dalam pelaksanaan tugas pengawalan Plt. bupati Lamsel itu dua orang di antaranya diterbitkan oleh Kapolda Lampung. ’’Kan memang ada dua sprin. Satu dari Kapolres dan satu lagi dari Kapolda,” kata Freddy di ruang kerjanya, Rabu (28/11).

Kedua sprin itu adalah bernomor Sprin/1792/VIII/Kep/2018 yang ditandatangani Kapolda Lampung Irjen Drs. Purwadi Arianto. Sprin ini menugaskan Aiptu Sudarmaji dan Bripka Eko Hadi Susilo. Lalu sprin bernomor: Sprin/2027/IX/2018 yang ditandatangani Kapolres Lamsel itu menugaskan Brigadir Adi Wiyono untuk melakukan pengawalan lalu lintas bupati Lampung Selatan.

Terpisah, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto saat dikonfirmasi usai video conference di polda kemarin tidak bersedia berkomentar dan bergegas naik ke lantai 2 menuju ruangan kerjanya. Namun, Kabidhumas Kombes Sulistiyaningsih menjelaskan, penarikan tersebut merupakan hak prerogatif Kapolres sebagai kepala kesatuan wilayah (Kasatwil).

Sulis sendiri mengaku belum tahu penyebab hingga Kapolres menarik anggotanya tersebut. ’’Saya juga mendapatkan informasi itu. Kalau untuk anggota yang ditarik, nanti kita cek dahulu ke bagian SDM. Kita cek dahulu apa sebabnya,” kata Sulis saat ditemui di ruangannya.

Ditambahkannya bahwa penempatan anggota Polri untuk melakukan pengamanan kepada seorang pejabat didasari permintaan. “Kalau ditarik itu sudah tidak dipakai, ya dikembalikan ke SDM. Nanti kalau diminta lagi, ya kita tempatkan lagi,” katanya.(rnn/nca/nca/c1/rim)

Komentar

Rekomendasi