oleh

Pidana Pemilu Tdak Berlanjut, Ini Sebabnya

radarlampung.co.id – Bawaslu Lampung menggelar bimbingan teknis kerjasama pengawasan dengan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam Pemilu 2019 di Lampung, Kamis (29/11).

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah yang menjadi pembicara menjelaskan seputar proses penyelesaian pelanggaran. Di mana, ada pelanggaran pidana dan administrasi pemilu.

Untuk pidana pemilu, diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Selama ini, banyak dugaan pidana pemilu tidak berlanjut, terutama pada Pilgub Lampung 2018. Ini disebabkan kasus tidak memenuhi syarat sesuai pasal yang disangkakan.

”Sentra Gakkumdu terdiri dari tiga lembaga. Pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan. Ketika salah satu pihak menyatakan tidak memenuhi syarat, maka tidak dapat dilanjutlan,” jelas Khoiriyah.

Ia mencontohkan, kasus Pilkada Mesuji yang menurutnya hingga kini status tersangka belum jelas. “Ada kasus di Mesuji. Polisi melakukan penyidikan. Namun jaksa menyatakan ada unsur yang tidak terpenuhi,” sebut dia.

Karena itu, terus Khoiriyah, ini adalah sistem yang harus dievaluasi dalam penegakan hukum pidana pemilu. Sebab masing-masing lembaga masih berdiri semdiri.

Misalnya, kampanye di luar jadwal, maka langsung Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan. Pertama untuk ditentukan pihak-pihak yang harus diklarifikasi dan pihak-pihak yang harus dibuktikan.

Bawaslu melakukan klarifikasi, sementara polisi penyelidikan. Baru hasilnya akan dibahas dalam pembahasan kedua.

”Pembahasan kedua ini yang menjadi pintu masuk. Bisa naik ke tahapan penyidikan atau tidak. Kalau memenuhi syarat, maka penyidikan di kepolisian. Jika diputuskan tidak memenuhi syarat, maka akan dihentikan,” sebut dia. Pada tahap ini, kasus sering dihentikan karena tidak memenuhi syarat. (rma/ais)

 



Komentar

Rekomendasi