oleh

Ruang Persidangan Tutup, Ini Tanggapan Pemkab Pesisir Barat

RADARLAMPUNG.CO.ID – Tanggapan datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat terkait tertutupnya ruang persidangan saat para anggota dewan hendak menggelar paripurna pengesahan APBD 2019, kemarin (30/11).

Kepala Bagian Humas Pemkab Pesisir Barat  Ariswandi mengatakan, meski badan musyawarah (Banmus) DPRD setempat telah menetapkan agenda rapat paripurna persetujuan dan pengesahan RAPBD TA 2019, dengan belum terwujudnya kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif, rapat paripurna persetujuan dan pengesahan RAPBD T.A 2019 belum dapat dilaksanakan. “Dan, masih menunggu sampai dengan pukul 24.00 WIB 30 November 2018,” ujar Ariwandi kepada Radarlampung.co.id.

Ariswandi menjelaskan, pembahasan RAPBD TA 2019 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banang) DPRD Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan pada 26 sampai 29 November 2018, di mana pihak Banang meminta agar dalam pembahasan RAPBD T.A 2019 dihadiri langsung Sekretaris Daerah sekaligus selaku Ketua TAPD tanpa berwakil.

Terkait permintaan Banang tersebut, menurutnya Sekda telah mengikuti secara aktif selama berlangsungnya pembahasan RAPBD T.A 2019.

Ya, pada pembahasan RAPBD T.A 2019 pihak Banang tidak menyetujui tiga program/kegiatan yang telah tercantum pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD T.A 2019. Yaitu melanjutkan pembangunan gedung kantor Bupati; pengadaan meubelair gedung kantor DPRD; dan program Umrah Tahun 2019.

Sementara itu TAPD tetap berharap agar tiga program/kegiatan dimaksud tetap dianggarkan pada APBD T.A 2019. Dengan demikian antara Banang dengan TAPD belum ada kesepakatan. (try/sur)

Komentar

Rekomendasi