oleh

Silaknas ICMI Ke-28 Hasilkan Enam Bidang Rekomendasi

radarlampung.co.id – Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ke-28 berakhir, Sabtu (8/12). Dalam kegiatan yang berlangsung sejak 6 desember di Mahligai Agung Convetion Hall Pasca Sarjana UBL, menghasilkan rekomendasi yang dibagi ke dalam enam bidang yakni, Politik, Ekonomi, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sosial, serta Bidang Kebudayaan dan Pembangunan Peradaban.

Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria membacakan hasil rekomendasi Silaknas tersebut mengatakan, pada bidang politik, ICMI mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan, baik dalam pelaksanaan ketatanegaraan, pelaksanaan pemerintahan, kegiatan kemasyarakatan, pembangunan dan khususnya kegiatan poiitik, harus dilaksanakan dengan sistem demokrasi yang konsisten dengan niai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

“ICMI mengusulkan langkah-Iangkah penyempurnaan praktek pemerintahan, baik pada tataran nasional, melalui penegakan sistem checks and balances dan reformasi birokrasi secara tuntas sebagai pengajawantahan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi,” ujarnya.

Kemudian, ICMI merekomendasikan agar pendidikan politik rakyat harus menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan dan terus ditingkatkan, sehingga ICMI berpendapat agar segera dilakukan penelaahan kembali tentang peraturan dan perundangan di bidang politik agar benar-benar representatif serta berorientasi terhadap kepentingan rakyat.

Selanjutnya, sambung Prof. Wan Abbas, ICMI juga merekomendasikan agar dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu dilakukan desiminasi makna Pemilu sebagai puncak pendidikan dan praktek politik nasional dan menyerukan kepada semua kelompok kepentingan, dalam pemilu legislatif, Pilpres dan Pilkada 2019 untuk berjiwa besar.

“Nah, untuk mewujudkan terlaksananya butir 4, Pemilu hakekatnya bukan kegiatan yang bersifat sektoral, tapi merupakan integrasi dari berbagai niiai dan berbagai jenis aktivitas yang bisa melibatkan aktivitas multi sektor, sehingga secara nyata dan konsisten akan melahirkan hasil pemilu yang menentramkam. Untuk itu, ICMI mendorong agar UU KIP, UU Kearsipan juga diberlakukan dalam melaksanakan Pemilu 2019 yang akan datang,”ungkap Wan Abbas, saat membacakan hasil Silaknas.

Selain itu, dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, ICMI mendukung upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah yang mampu memperhatikan kepentingan yang berskala nasional, sehingga pesan UUD yang mengamanatkan negara dapat memberikan sumbangannya bagi perdamaian dunia.

“Rekomendasi ICMI bidang politik yang terakhir yakni dalam konteks politik anggaran, perlunya penegasan politik anggaran daerah meliputi unsur-unsur penegasan konsekuensi money follow function, pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, penegasan pelayanan publik, perlunya penegasan efektifitas fungsi budget serta anggaran yang transparan, pengembangan dan penegasan kebijakan pertanahan, SDA, pembangunan perdesaan dan lingkungan, yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan jaringan sistem informasi dan komunikasi pedesaan rakyat,” tandasnya. (yud/kyd)

Komentar

Rekomendasi