oleh

Hati-hati, Dinas Koprasi-UMKM Bisa Jadi Bidikan BPK-RI

RADARLAMPUNG.CO.ID – Anggota Komisi II DPRD Lampung Budi Yuhanda menilai, penyaluran anggaran yang macet sebesar Rp4 miliar untuk usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UMKM Lampung bisa menjadi bidikan BPK.

Dia menliai, Dinas Koperasi dan UMKM Lampung harus bisa menjelaskan alasan mengapa dari total anggaran sebsar Rp12 miliar tersebut, hanya tersalur sebesar Rp8 miliar.

“Saya kira, ini bisa jadi temuan BPK-RI. Jika memang anggaranya tidak tepat sasaran. Jadi, harus ada penjelasan yang konkret dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kenapa bisa seperti itu,” kata dia.

Dia juga mendorong, Dinas Koperasi dan UMKM Lampung agar lebih transparan dalam melakukan penyaluran kepada sasaran, baik untuk koperasi maupun kepada UMKM di Lampung.

”Kami mendorong transparansi. Jika persoalannya minim serapan, kenapa bisa? kendalanya di mana? carikan solusi atau formula,” tandasnya. (abd/sur)

Komentar

Rekomendasi