oleh

Kasus Pengakomodiran ASN, Bawaslu Bahas Bersama Gakkumdu

RADARLAMPUNG.CO.ID – Kasus dugaan pengakomodiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye capres 01 Joko Widodo (Jokowi) di Bandarlampung belum lama ini, bakal memasuki pembahasan dua yang akan dibahas Bawaslu Bandarlampung bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Anggota Bawaslu Bandarlampung Divisi Penindakan Pelanggaran Yahnu Wiguno Sanyoto mengatakan, kasus yang melibatkan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., Sekkot Bandarlampung Badri Tamam, Kadisdik Bandarlampung Daniel Marsudi, dan Lurah Enggal Sukiman sebagai terlapor telah selesai proses pendalaman.

“Saat ini kami tinggal melakukan kajian saja. Karena baik saksi, terlapor, dan pelapor sudah kami mintai keterangan. Nantinya ini akan kami bawa dalam pembahasan kedua bersama Gakkumdu,” ujar Yahnu saat diwawancarai di kantornya Rabu (12/12).

Sebagai bahan kajian, Bawaslu Bandarlampung juga mengumpulkan bahan investigasi dari panwascam-panwascam untuk menguatkan dugaan. pembahasan bersama Sentra Gakkumdu yang akan digelar paling lambat Senin (17/12).

Dalam kasus ini, Bawaslu Bandarlampung menggunakan pasal 547 Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu. Di mana jika terbukti melanggar akan dikenakan pidana penjara paling lambat 3 tahun dengan ganti rugi sebesar Rp36 juta.

“Tapi kan kami harus mencari keterpenuhan unsur pidananya, kalau tidak terpenuhi maka tidak terbukti. Bisa terkena pelanggaran lainnya, kan dalam pelanggaran pemilu ada beberapa hal. Mulai pelanggaran etik, pemilu, administrasi, dan lainnya. Nah lainnya ini bisa dikaitkan dengan pelanggaran ASN,” tambah Yahnu.

Jika terbukti melakukan pelangggaran ASN ini akan berisikan rekomendasi dengan pilihan tiga instansi. Mulai inspektorat, KemenpanRB, atau Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). (rma/sur)

Komentar

Rekomendasi