oleh

Solusinya, Buat Samsat Pembantu!

radarlampung.co.id – DPRD Lampung Tengah ikut menyoroti banyaknya kendaraan yang belum membayar pajak. Karena itu, salah satu solusi adalah mendirikan Samsat Pembantu di wilayah Barat dan Timur.

“Solusinya Bapenda Lampung mendirikan Samsat Pembantu di wilayah barat di Kecamatan Kalirejo dan wilayah timur di Simpang Randu, Kecamatan Seputihbanyak,” kata Wakil Ketua II DPRD Lamteng Riagus Ria melaluia pesan aplikasi WhatsApp, Rabu (12/12).

Permasalahan ini, kata Riagus Ria, sudah disampaikan ke provinsi. “Kemarin sudah saya sampaikan ke provinsi waktu evaluasi APBD. Masyarakat wilayah barat dan timur enggan bayar pajak ke Gunungsugih,” ucapnya.

Riagus menyatakan, ada respons dari Bapenda Lampung. “Ada respons dari Bapenda, akan dibuat (Samsat Pembantu). Tapi Lamteng siapkan tempat atau gedung. Sementara, bisa pakai kantor camat atau balai kampung. Ruangan kecil saja dulu,” tegasnya.

Masalah ini, kata Riagus Ria, harus direspons Lamteng. Sebab, ada potensi pajak yang hilang lebih dari Rp80 miliar.

Sebelumnya, menyikapi masih banyaknya kendaraan bermotor di Lamteng yang belum membayar pajak, Bupati Loekman Djoyosoemarto menilai itu hanya berdasarkan data. Fakta di lapangannya harus dilihat terlebih dahulu.

“Itu kan data. Kenyataannya belum tentu. Bagaimana kendaraan yang tidak bisa dipergunakan lagi? Banyak motor yang tidak hanya hilang, tapi sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu kan masih terdaftar. Makanya ini masih mau dilakukan pendataan,” katanya setelah menyerahkan bantuan operasional kepada guru ngaji di Lapangan Tenis, Kecamatan Gunungsugih.

Terkait kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang masih kurang, Loekman menyatakan pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. “Kita nggak bisa berbuat banyak, karena kewenangan penarikan PKB ada di provinsi. Kita tidak punya wewenang,” ungkapnya.

Masalah usulan Samsat Pembantu di wilayah barat  dan timur, Loekman menyatakan sejauh ini belum terealisasi. “Sampai saat ini belum ada. Kita sudah usulkan. Tapi, memang tidak semudah itu menyediakannya. Ada regulasinya yang harus dibuat,” ujarnya.

Diketahui, berdasarkan pendatan dan verifikasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung terkait potensi pajak kendaraan bermotor (PKB), ada 1,5 juta kendaraan R2 dan R4  belum bayar pajak.

Tiga kabupaten terbesar secara nominal, Lampung Tengah peringkat pertama dengan jumlah kendaraan 46.540 unit atau Rp35.010.687.730,70; Lampung Selatan 34.605 unit atau Rp25.954.034.094,30; dan Tulangbawang 29.905 unit atau Rp22.762.556.862,80. (sya/ais)

 

 

 

Komentar

Rekomendasi