oleh

Tiga Orang Curhat ke OJK Terkait Pinjaman Online

RADARLAMPUNG.CO.ID – Sebanyak 1.330 orang dari 25 provinsi di Indonesia, mengaku menjadi korban pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantas dituding sebagai lembaga paling bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

Terkait hal ini, Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Dwi Krisno Yudi Promono mengatakan, pengaduan terkait pinjaman online harus ditelisik lebih dalam. Utamanya, soal apakah situs pinjaman online yang dimaksud telah terdaftar di OJK.

“Itu kita liat dulu, kalau terdaftar berarti dia (korban, Red) boleh mengajukan pengaduan ke OJK. Karena OJK wajib untuk menindak lanjuti, mungkin data nasional ada juga yang terdaftar di OJK. Tapi kita belum tau datanya fintech mana saja,” katanya.

Dia mengatakan, beberapa dari masyarakat kadang-kadang masih memahami fintech sama dengan pinjaman online. Karena pinjaman online memiliki situs-situs web, namun nyatanya pinjaman online dimaksud belum tentu sesuai aturan perusahaan fintech yang ditetapkan OJK.

Menurut Dwi, perusahan fintech harus memiliki alamat kantor, serta harus memiliki daftar kepengurusan yang jelas. Pemegang dana juga harus dipastikan. Hal ini berbeda dengan situas pinjaman online yang tidak memenuhi kriteria disebutkan. Sebab antara peminjam dan pemberi dana hanya bertemu di internet.

Dwi melanjutkan, jika memang situs pinjaman online yang dimaksud tidak terdaftar di OJK, masyarakat yang merasa telah menjadi korban dapat mengajukan pengaduan ke Satgas Waspada Investasi atau bisa juga ke Kominfo.

“Karena ada juga beberapa situs pinjaman online yang sudah ditutup oleh Kominfo, karena tidak memenuhi kriteria tadi,” katanya.

Dia melanjutkan, sementara ini OJK Lampung memang belum pernah menerima aduan terkait pinjaman online dari masyarakat Lampung. Namun, dia mengaku, ada beberapa masyarakat yang datang ke OJK Lampung untuk berkonsultasi terkait pinjaman online.

“Pernah ada 3 orang yang berkonsultasi ke OJK terkait pinjaman online ini. Mereka salah satu pengguna pinjaman online, kemudian konsultasi ke OJK dan kita lanjutkan ke Kominfo untuk melaporkan situs tersebut,” katanya.

Dia melanjutkan, jika memang ada masyarakat yang merasa ditipu dengan pinjaman online tersebut, masyarakat bisa melapor hal tersebut ke Satgas Waspada Investasi. “Tetapi kita juga harus tahu, menjadi korban itu dalam artian yang bagaimana, ketika meminjam juga harusnya melihat bunganya berapa, dendanya kalau nunggak berapa, walau secara lisan sudah disebutkan artinya juga mereka sudah menyetujui,” tambahnya.

Terkait aduan bunga terlalu tinggi dan mekanisme penagihan yang tidak menyenangkan menjadi aduan paling banyak. Menurut Dwi, hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. “Tetapi kalau ada laporan yang masuk ke OJK Lampung, akan tetap kita terima dan nanti akan diteruskan ke kantor pusat, biar nanti kantor pusat yang menindak lanjuti di satgasnya,” pungkasnya. (ega/sur)

Komentar

Rekomendasi