oleh

Masa Kerja Tenaga Honorer Diatur PP 49 Tahun 2018

radarlampung.co.id – Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjain Kerja (P3K) bukanlah sebagai jawaban positif bagi tenaga honorer, termasuk di Lampung. Sebab, mengacu regulasi ini, tenaga honorer di beberapa instansi hanya bisa bertahan lima tahun saja.

Hal tersebut tertuang pada pasal 99 yang menyebut, semenjak diundangkannya peraturan ini, pegawai non PNS yang bertugas di instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas di lembaga nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU/BLUD, Lembaga Penyiaran Publik, dan perguruan tinggi baru berdasarkan Perpres 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada PTN baru sebelum diundangkan peraturan ini, masih bisa bertugas paling lama lima tahun.

Kendati jelas diaturan tersebut ditegaskan untuk pegawai non PNS, Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta Istati Atidah menyatakan hal ini tidak berlaku untuk honorer sekarang. “Betul, tapi bukan untuk tenaga honorer dan P3K yang sudah ada saat ini,” katanya kepada radarlampung.co.id, Jumat (14/12).

Namun, saat ditanya lebih jauh tidak ada kaitannya honorer dalam pasal 99 tersebut, Istati tidak bisa menjelaskan. Dia lebih mengarahkan untuk membaca keseluruha PP ini. “Dibaca saja dulu PP-nya. Maaf ya saya sedang rapat,” imbuhnya. (abd/kyd)

Komentar

Rekomendasi