oleh

Picu Kontroversi, Aturan Jilbab PNS Dicabut, Begini Pengakuan Kabag Hukum

RADARLAMPUNG.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut kebijakan tentang instruksi kepada pegawainya yang mengenakan jilbab untuk memasukkannya ke dalam kerah baju. Ya, kebijakan kontroversial itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 225/10770/SJ Tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapian di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Namun, Kemendagri mencabut instruksi yang baru 10 hari berlaku itu. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, pencabutan kebijakan itu merujuk pada masukan masyarakat. “Kemendagri telah memperoleh masukan dari masyarakat dan memutuskan untuk mencabut Inmendagri tersebut,” ujar Hadi di Jakarta, Jumat (14/12) sebagaimana dilansir jpnn.com.

Surat pencabutan Inmendagri yang beredar via pesan Whatsapp.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemkot Bandarlampung Irianto mengaku belum memegang surat pencabutan tersebut. ”Semua surat sebelum masuk ke pak wali kota pasti ke saya dulu. Tapi ini belum ada. Saya belum menerima,” ujaranya saat dikonfirmasi Radarlampung.co.id Jumat (14/12) malam.

Hanya memang, akunya, pihaknya sempat mengetahui adanya kabar pencabutan Inmendagri. Namun sebatas melalui sebaran pesan Whatsapp. “Kalau sebatas dari Whatsapp ya saya sudah tahu. Tapi baru dari Whatsapp saja,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakan, terkait adanya Inmendagri tentang pemakaian jilbab pun Irianto mengaku tak mengetahuinya. “Saya belum tahu adanya surat Mendagri tentang pemakaian jilbab,” tambah Irianto via pesan Whatsapp.

Ya, Inmendagri yang mengundang kontroversi itu menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo sebenarnya berlaku untuk kalangan internal. Hadi menegaskan Imendagri itu bukan untuk pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota.

“Inmendagri Nomor 225/10770/SJ Tahun 2018 hanya berlaku untuk ASN di lingkungan Kemendagri dan BNPP. Tidak ada pengaturan ke daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota,” ucap Hadi.

Namun, kebijakan itu menjadi kontroversi, terutama bagi pegawai Kemendagri yang berjilbab. Aparatur sipil negara (ASN) atau PNS Kemendagri yang berjilbab diinstruksikan memasukkan hijabnya ke dalam kerah baju.

Komentar

Rekomendasi