oleh

Senin, Komisi I Turun Monitoring BTS Langgar Perda

RADARLAMPUNG.CO.ID – Komisi I DPRD Bandarlampung melempar janji bakal melakukan monitoring evaluasi terkait menara Base Transceiver Station  (BTS), yang  diduga melanggar Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang Bangunan dan Gedung, Senin (17/12).

Di mana sebelumnya tiga tim internal dari Komisi I, yang satu timnya berjumlah dua orang telah mendata dan memantau menara BTS di Kota Bandarlampung yang bersifat informal. Sayangnya, Komisi I belum mengetahui pelanggaran pastinya, serta akan mulai turun secara resmi, Senin atau Selasa pekan depan.

”Kami  Komisi I Kamis (13/12) kemarin turun tapi  internal monitoring. Kami tidak mau gegabah mertibkan, karena pihak BTS  punya kuasa hukum, kalau  kami salah tertibkan, kami takut melanggar hukum,” ucap Ketua Komisi I Nu’man Abdi kepada Radarlampung.co.id.

Dia menjelasakan, untuk turun menertibkan tower-tower tersebut tidak cukup satu dua hari, karena jumlah menara telekomunikasi di Bandarlampung mencapai 180 unit yang berada di atas gedung, sedangkan BTS monopol ada sekitar 100 unit.

“Bisa satu minggu lebih, kami perlu  monitoring dulu. Dan kami juga bawa tim ahli konstruksi juga, karena kita tidak mengerti teknis, sehingga nanti mereka yang akan menjelaskan apakah tower BTS ini satu kaki atau tampak 4 kaki di mana tiga kaki itu hanya penyanggah,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bandarlampung Sharil Alam mengatakan belum mengetahui kapan akan turun. Pihaknya beralasan masih menunggu petunjuk dan arahan DPRD. “Intinya kami siap,” ucap Sharil Alam.

Begitu juga dengan Kepala Dinas Perumahaan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Bandarlampung yang menyatakan masih menuggu tim dari DPRD. “Kita menunggu DPRD, kalau kata DPRD turun kita turun,” ujar Kepala Disperkim Effendi kepada Radarlampung.co.id.

Diketahui Komisi I DPRD Bandarlampung bersama tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Disperkim, Satpol PP, DPMPTSP, dan Diskominfo berencana menertibkan keberadaan menara BTS yang melanggar Peraturan Daerah Kota Bandarlampung Nomor 7 tahun 2014 tentang Bangunan dan Gedung. (pip/sur)

Komentar

Rekomendasi