oleh

Akademisi: Rumah Dinas Milik Publik, Bila Perlu Tanpa Ada Pagar

radarlampung.co.id – Akademisi Universitas Lampung (Unila) Dedi Hermawan menilai, anggaran pembuatan pagar rumah dinas Wakil Wali Kota Bandarlampung dan Ketua DPRD Bandarlampung senilai Rp2 miliar sangat berlebihan.
Pasalnya, kedua rumah dinas yang berlokasi di Jalan Emir M. Noer dan Jalan Cut Mutia merupakan rumah publik  sehingga harus terbuka dari pandangan masyarakat yang melintasi lokasi tersebut.
“Ya itu memang kesannya berlebihan, karena kita itu bukan mau membangun benteng untuk menghadapi musuh, maka bila perlu rumah dinas itu gak perlu ada pagar, karena rumah dinas itu rumah publik sehingga publik itu harus diberi akses terbuka untuk bisa berkomunikasi  berinteraksi dengan para pejabat,” kata Dedi kepada radarlampung.co.id, Rabu (19/12).
Karena itu, Dedi mengaku kurang begitu respek jika rumah dinas harus dibangun seperti  rumah yang tertutup atau privat seperti orang yang terancam hidupnya dari dunia luar. “Sebaliknya, rumah dinas itu harus salalu terbuka dan memberi ruang akses kepada siapapun untuk berinteraksi sehingga memang bila perlu dibatalkan saja atau bahkan tidak perlu  ada pagar,” imbuhnya.
Namun, sambung Dedi, kalaupun memang terpaksa harus dibuat pagar, sebaiknya dana yang dikeluarkan seminimal mungkin. “Pagarnya bisa sesederhana mungkin dan lebih kepada fungsi keindahan. Tidak perlu  menggunakan bahan yang mahal dan mending uangnya digunakan untuk kegiatan lain yang lebih  berorentasi kepada masyarakat,” tandasnya. (pip/kyd)

Komentar

Rekomendasi