oleh

Dewan Desak Dinas PUPR Evaluasi Proyek Rigid Beton Daya Murni

RADARLAMPUNG.CO.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulangbawang Barat (Tubaba) diminta secepatnya mengevaluasi hasil pembangunan proyek rigid beton di ruas Jalan Daya Murni-Margo Dadi Kecamatan Tumijajar. Ya, proyek tersebut diduga melanggar ketentuan konstruksi.

Pasalnya, kegiatan pembangunan diduga tidak dilakukan sesuai spesifikasi teknis. Sehingga pembangunan rigid beton sepanjang 130 meter dengan lebar 6 meter yang menelan anggaran sebesar Rp1,7 miliar lebih yang dikerjakan CV Rahmad Jaya Abadi tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbukan kerugian negara.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi C DPRD Tubaba Paisol, SH, saat meninjau lokasi pembangunan Kamis (20/12). Dia menilai, secara kasat mata permukaan rigid beton tersebut tampak bagus, tetapi berkaitan dengan spesifikasi pembangunannya, konsultan yang berhak menjelaskan. Dia juga meminta untuk dilakukan CCO (Contract Change Order) terhadap proyek tersebut, jika ternyata pengerjaannya tidak sesuai, baik secara spesifikasi ataupun penghitungan anggarannya.

CCO adalah perubahan secara tertulis yang disepakati Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia atau rekanan untuk mengubah kondisi dokumen kontrak awal, dengan menambah atau mengurangi pekerjaan. Adanya perubahan ini dapat mengubah biaya kontrak dan jadwal pelaksanaan proyek. Perubahan pekerjaan dapat berupa penambahan, pengurangan, dengan tetap pada lingkup pekerjaan yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja awal.

“Jika terbukti pengerjaan rigid beton ini dikerjakan asal jadi, serta tidak dilakukan pemadatan sesuai pengaduan warga, pihak rekanan wajib melakukan CCO atau mengembalikan uang negara,” ungkap Paisol kepada awak media di lokasi pembangunan.

Paisol juga menegaskan agar Dinas PUPR Tubaba segera mengevaluasi hasil pengerjaan bangunan tersebut. Sebab menurutnya, jika itu tidak dilakukan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Pekerjaan ini bisa jadi akan mengembalikan anggaran, jika mereka tidak sanggup melakukan penambahan pekerjaan. Artinya ini akan dihitung berapa yang telah dibangun, jika tidak sesuai volumenya maka harus ditambah. Kalau tidak dilakukan akan kita panggil, baik rekanan ataupun dinasnya,” ujarnya.

Paisol meminta agar pekerjaan tersebut diaudit BPK. Jika tidak segera ada evaluasi, rekanan harus mengembalikan uang ke kas Negara. Karena berdasarkan pemantauan pihaknya, pengecoran dilakukan sekaligus tanpa menghiraukan kekuatan lantai dasar rigit tersebut.

Sementara itu, Bambang, ST selaku konsultan pengawas pada pembangunan rigid beton tersebut mengakui ada beberapa bagian bangunan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasinya, seperti tidak dilakukan pemadatan pada bagian ujung jalan yang dirigid beton tersebut. Pihaknya sudah berulang kali mengingatkan dan memberi teguran kepada rekanan, tapi tetap tidak digubris. “Hanya sebagian saja yang tidak menggunakan lantai kerja,” singkatnya . (fei/ded/sur)

Komentar

Rekomendasi