oleh

Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Dari 1.566 Badan Usaha Capai Rp16,5 M

radarlampung.co.id – Sebanyak 1.566 dari 4.810 badan usaha pemberi kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, menunggak pembayaran iuran. Nilainya mencapai sekitar Rp16,5 miliar.

Ribuan badan usaha itu tersebar di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandarlampung, KCP Kalianda, KCP Metro, dan KCP Pringsewu.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandarlampung Heri Subroto mengatakan, pihaknya telah berupaya melakukan penagihan dengan mengirimkan surat ke badan usaha terkait dan ditembuskan ke kejaksaan.

“Kita tembuskan ke Kejaksaan, karena iuran yang ditunggak tersebut termasuk dalam hutang badan usaha kepada negara,” kata Heri ditemui di El’s Coffee, Kamis (20/12).

Hingga saat ini, tercatat 170.700 pekerja dari 4.810 badan usaha yang tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Meski begitu,  Heri mengakui masih banyak badan usaha yang belum mendaftarkan diri atau hanya mendaftarkan sebagian dari pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Misalnya mereka punya 10 ribu karyawan, hanya setengah yang didaftarkan. Nah, ini kami harap kedepannya sudah didaftarkan seluruhnya. Sebab itu sudah menjadi hak tenaga kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh badan usaha,” tegasnya.

Dilanjutkan, pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan akan dirugikan. Sebab tidak bisa mendapatkan santunan ketika mereka di-PHK atau mengalami kecelakaan kerja.

Karena itu, ke depan BPJS Ketenagakerjaan akan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KTSP) selaku pemberi izin, untuk mengimbau badan usaha segera mendaftarkan diri.

Pihaknya juga akan mengajukan usulan punishment bagi perusahaan yang tidak patuh. Seperti pencabutan izin usaha, tidak mendapatkan pelayanan publik, atau tidak memperpanjang paspor usaha. ”Kita akan mengadopsi SIM keliling. Dengan begitu peserta bisa melakukan klaim di pusat-pusat keramaian. Januari 2019 akan kita usahakan,” sebut da.

Pada bagian lain Heri mengungkapkan, per 1 Januari hingga 13 Desember 2018, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pembayaran klaim sebesar Rp215,6 miliar.

Jumlah itu terdiri dari jaminan hari tua (JHT) sebesar Rp191,2 miliar dari 20.850 kasus, jaminan kecelakaan kerja (JKK) Rp15,05 miliar dari 725 kasus, jaminan kematian (JKM) Rp7,2 miliar dari 253 kasus, dan jaminan pensiun (JPN) Rp2,05 miliar dari 1.261 kasus. (ega/ais)

Komentar

Rekomendasi