oleh

Tak Serahkan LPPDK, Peserta Pemilu Didiskualifikasi

radarlampung.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung telah mengumumkan daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) seluruh peserta Pemilu 2019 tingkat Provinsi Lampung.

Selanjutnya, KPU Lampung meminta seluruh peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK) pada 26 April – 2 Mei mendatang.

Komisioner KPU Lampung M. Tio Aliansyah mengatakan, setelah penyerahan LPSDK, maka 26 April mendatang semua peserta pemilu diminta untuk menyerahkan LPPDK.

“Setelah ini harus menyerahkan LPPDK, jika tidak menyerahkan akan ada sanksi yang siap menanti peserta pemilu. Sanksinya bisa dengan pembatalan status pencalonan,” kata Tio di kantornya, Kamis (3/1).

Untuk partai politik misalnya, jika tak menyerahkan LPPDK nantinya maka partai tersebut apabila mendapatkan kursi (Caleg), maka kursi yang diperoleh tidak ditetapkan oleh KPU. Kemudian kalau calon perseorangan DPD RI akan mempengaruhi status pencalonannya.

Menurut Tio, setelah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), LPSDK, dan LPPDK telah diserahkan maka KPU akan meneruskan 3 laporan dana kampanye ini pada kantor akuntan publik (KAP). “Barulah KAP akan melakukan audit dana kampanye selama 30 hari. Untuk Lampung, KPU akan melibatkan 16 KAP,” jelas Tio.

Dijelaskannya, 16 KAP yang akan ditunjuk oleh KPU harus mengikuti bimtek, tidak memiliki ikatan dengan partai politik atau peserta pemilu. Selain itu juga harus masuk dalam daftar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institute Akuntan Publik Indoensia (IAPI).

“Penunjukan KAP nantinya dilakukan KPU Lampung langsung. 16 KAP ini akan digunakan untuk 16 partai politik, baik tingkat provinsi dan 15 kabupaten/kota. KAP tidak boleh mengaduit lebih dari 1 partai politik. Jadi kalau dia sudah mengaudit 1 parpol, mereka juga akan mengaudir parpol tersebut di 15 kabupaten/kota se Lampung. KAP boleh mengaudit lebih dari 1 parpol, namun harus di Provinsi yang berbeda,” tandasnya. (rma/kyd)

Komentar

Rekomendasi