oleh

Terbukti Terima Uang dan Jam Tangan, PPK Dipecat!

radarlampung.co.id –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesisir Barat (Pesbar) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pemilu 2019 yang terindikasi menerima suap dari calon anggota DPR RI. KPU pun tak segan memberikan sanksi hingga pemecatan terhadap PPK yang terbukti menerima suap.

”Adapun agenda KPU Pesbar pada esok, kami jadwalkan pemanggilan. Akan kami beri sanksi berupa teguran dan pemecatan kalau terbukti,” kata Ketua KPU Pesbar Yurlisman saat konferensi pers, Selasa (8/1).

Anggota PPK yang akan melakukan klarifikasi hari ini antara lain Kecamatan Pesisir Tengah, Krui Selatan, Bengkunat, Ngaras, Pesisir Utara,  Lemong, dan Pulau Pisang.

Dia menjelaskan, berdasarkan informasi dari masyarakat, dugaan suap terjadi saat ketua PPK se-Pesbar mengadakan pertemuan di salah satu vila, Kabupaten Tangamus pada Desember lalu. Menurut informasi yang berkembang, setiap PPK se-Pesbar telah menerima uang saku sebesar Rp1,2 juta dan jam tangan mewah yang ditaksir bernilai jutaan rupiah.

Yurlisman mengatakan,  sebelum melakukan klarifikasi secara resmi, pihaknya juga sudah memanggil anggota PPK. ”Setelah kami temui, mengerucut menjadi delapan (PPK) dan satu anggota. Kami kroscek semua, katanya itu hanya pertemuan biasa dan tidak ada unsur politik baik penggalangan suara dan sebatas silaturahmi,” ujarnya.

Dia melanjutkan, sementara ini, informasi pemberian jam tangan mewah belum terbukti.

Diberitakan, KPU Lampung juga langsung mendatangi Kabupaten Pesbar usai ramainya informasi tersebut. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono langsung mengklarifikasi para anggota PPK yang diduga menerima suap dari salah satu calon anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Lampung 1 tersebut.

Menurut Yurlisman, Senin (7/1) malam, PPK di 11 kecamatan diminta hadir dalam klarifikasi ini. Sayangnya, Yurlisman enggan menjabarkan seperti apa kasus ini akan diputuskan nantinya. Akan mengancam PPK untuk dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau tidak.

’’Kami akan rapat dulu sama teman-teman untuk mengkaji hasil klarifikasi. Setelah itu baru kami tuangkan dalam berita acara,” jelas Yurlisman. (try/dna)

 



Komentar

Rekomendasi