oleh

Kredit Kendaraan Tanpa DP, YLKI Duga Konflik Kepentingan

radarlampung.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan baru tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang mengatur kendaraan bermotor bisa down payment (DP) 0 persen. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018, tertanggal 27 Desember 2018.

Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi Menduga, regulasi tersebut merupakan konflik kepentingan (Conflict of Interest) antara OJK dengan lembaga pembiayaan.

Yang dimaksud Conflict of Interest, Tulus Abadi adalah mengindikasikan bahwa OJK sebagai regulator tidak netral dan obyektif. Sebab POJK dimaksud sarat dengan kepentingan industri leasing.

“Kita kita tahu seluruh operasional kelembagaan OJK dipasok oleh industri finansial, yakni perbankan, leasing, asuransi. Keluarnya POJK tersebut dari sisi logika kebijakan publik sangat kental diintervensi industri leasing, karena sangat menguntungkan industri leasing,” tutur dia dalam rilisnya seperti dilansir FIN, Sabtu (12/1).

Di sisi lain, sambung dia, dikeluarkannya POJK tersebut merupakan langkah mundur yang sangat serius, baik pada konteks manajemen transportasi publik, keselamatan berlalu-lintas dan bahkan pro pada kemiskinan. “Lagi-lagi YLKI menduga keluarnya POJK Nomor 35/2019 diintervensi oleh industri otomotif,” ujarnya.

Menurutnya, POJK tersebut akan mengakibatkan penjualan kendaraan bermotor meningkat tajam, khususnya roda dua, dan ini akan mengakibatkan tingkat kecelakaan lalu lintas makin tinggi, dan bahkan akan memicu pemiskinan baru.

Pasalnya, tambah dia, berdasarkan data BPS, kredit sepeda motor telah memicu kemiskinan khususnya rumah tangga miskin, karena banyak rumah tangga miskin terjerat kredit macet sepeda motornya.

“Jadi kebijakan OJK tersebut juga tidak sejalan dengan upaya Presiden Jokowi agar masyarakat menggunakan angkutan umum. Dengan kebijakan tersebut, minat masyarakat akan makin turun menggunakan angkutan umum dan memilih menggunakan kendaraan pribadi, apalagi dengan stimulus DP nol persen,” papar dia.

Oleh karena itu, dia mendesak OJK membatalkan POJK Nonor 35/2018 yang melegalisasi DP nol persen tersebut. YLKI juga meminta biaya operasional OJK seharusnya berasal dari APBN, bukan dari industri finansial.

“Hal ini agar OJK obyektif tidak lembek seperti sekarang, ketika berhadapan dengan industri finansial,” tegas dia. (fin/kyd)

Komentar

Rekomendasi