oleh

Disdikbud-BKD Lampung Kompak Tak Tahu

Radarlampung.co.id – Senada dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi setempat juga mengaku belum mengetahui informasi 25 ribu guru honorer K2 yang dicoret dari database, sehingga tidak bisa mendaftar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kita (Disdikbud Lampung) tidak punya data guru honorer K2, karena K2 itu ada di pemerintah kabupaten/kota. Kan terakhir penerimaan K2 itu 2013, habis itu tidak ada lagi itu,” ungkap Retno Setyaningru, Kepala Bidang Ketenagaan Disdikbud Lampung kepada radarlampung.coid, Minggu (13/1).

Sepengetahuannya, jumlah keseluruhan guru honorer SMA/SMK se-Lampung, hingga akhir November 2018 telah mencapat 15 ribuan. “Kemungkinan kalau sekarang bisa mencapai 16 ribuan, karena jumlahnya bergerak terus,” imbuhnya seraya mengaku tak hapal data.

Retno menambahkan, seluruh honorer baik yang sertifikasi maupun non sertifikasi boleh ikut mendaftar calon PPPK. “Semua dapat mengikuti tes, yang sudah K2 ataupun punya tunjangan profesi sertifikasi itu diprioritaskan. Jadi semua tes walaupun dia bukan K2 belum punya tunjangan profesi, tetap mereka mengikuti tes,” tandasnya.

Sebelumnya, BKD Lampung mengaku tidak tahu,  apakah dari total 25 ribu tersebut ada yang berasal dari Lampung atau tidak.

Kepala BKD Lampung Dewi Budi Utami,  melalui Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Henry Riduan beralasan, pihaknya belum memegang data terkait Honorer K2 tenaga Pendidikan.

Hal ini disebabkan pelimpahan kewenangan SMA dan SMK Negeri dari kabupaten/kota ke Provinsi Lampung. Di mana, dalam hal SDM,  pelimpahan kewenangan hanya dari kalangan PNS saja.

“Kami cuma tahu data guru yang PNS saja. Sementara untuk Honorer K2 non Guru yang sudah tercatat di BKN itu jumlahnya 149, ” terangnya. (apr/kyd)



Komentar

Rekomendasi