oleh

Kuasa Hukum Muchlis Adjie Nilai Tuntutan 20 Tahun JPU Tak Berprikemanusiaan

RADARLAMPUNG.CO.ID – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Kalianda non aktif Muchlis Adjie menjalani sidang duplik (pembelaan terdakwa) di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, Selasa (22/1).

Dalam sidang itu, Muchlis Adjie melalui penasehat hukumnya Firma Uli Silalahi membantah pasal-pasal tentang narkotika yang dituduhkan ke kliennya itu. Dikarenakan, selama fakta-fakta persidangan kliennya tersebut tidak terbukti.

Dari segi fakta persidangan, kata dia, memang benar bahwa Kalapas Kalianda menerima gratifikasi dari Marzuli, untuk memperbaiki halaman parkir. Namun tidak ada hubungannya dengan pasal yang didakwakan ke kliennya. “Karena yang didakwakan itu menjelaskan kalapas itu aktif memperdagangkan dan menjual narkotika. Padahal tidak,” tegasnya.

Dan ia mengharapkan, kliennya harus dibebaskan walaupun nantinya terjerat kasus gartifikasi. Menurutnya itu sudah lain hal. “Jadi kami membantah bahwa dalam persidangan ada yang menjelaskan kalapas ikut serta dalam peredaran narkotika,” jelasnya.

Lalu, terkait kliennya dituntut 20 tahun penjara, menurutnya itu sangat kelewatan dan tidak berprikemanusian. “20 tahun itu sangat kelewatan. Karena itu bukan tuntutan lagi. Bayangkan saja klien kami ini tidak ikut apa-apa terkait masuknya narkoba itu. Karena yang membawa narkotika itu ke dalam penjara kan bukan klien kami. Malah yang masukan diputus 14 tahun, masa yang bukan memasukan bisa lebih hukuman dari itu,” sesalnya.

Ia menambahkan bahwa tuntutan 20 tahun itu merupakan tuntutan dendam terhadap kliennya. “Ya sesuai dengan permohonan kita di pledoi, dibebaskan saja dari segala tuntutan karena menurut kami tidak ada keterkaitan tentang peredaran narkoba itu,” tandasnya. (ang/sur)

Komentar

Rekomendasi