Politika Hak Suara 4.791 Pemilih Wilayah Register Hilang

Hak Suara 4.791 Pemilih Wilayah Register Hilang

radarlampung.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menyatakan penduduk yang berada di wilayah register dan tak jelas keberadaannya, dipastikan tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Artinya, penduduk yang berpotensi ini tak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Berdasarkan data yang diterima radarlampung.co.id diketahui potensi pemilih di wilayah register sebanyak 4.791 jiwa. Rincianya, di wilayah register 45 Mesuji masih ada 1.116 jiwa pemilih potensial non e-KTP dan di register 44 Waykanan sebanyak 3.675 jiwa.

Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengaku sudah hadir langsung ke daerah-daerah register dalam menyikapi pemilih potensial tersebut. Sayangnya, memang beberapa hal tak dapat memaksa pemilih potensial masuk dalam DPT.

Baca :   KPU Lampung Sumbang Satu Ton Berkas Barang Bukti

“Di register Way Kanan, saya sudah ketemu Disdukcapil Way Kanan warga yang di register ternyata bukan warga Way Kanan. Sehingga, tidak bisa dilakukan perekaman. Sepanjang warga yang diregister ternyata tidak memiliki indentitas kependudukan Provinsi Lampung tidak bisa memberikan hak pilih. Dan tidak bisa sehingga tidak jelas, yang ada di sana orang mana,” jelas Handi.

Alasannya penduduk diwilayah register tak dapat masuk DPT karena penduduk tak jujur berasal dari wilayah mana. Minimal harusnya penduduk setempat dapat menjelaskan dari alamat orang tua dimana

“Maka Disdukcapil akan menelusuri, kalau sudah ketemu hasil penelusuran, maka akan kita kembalikan ke daerah asal. Kalaupun disdukcapil melakukan perekaman terhadap mereka setelah ditelusuri, tetapi saat pencetakan KTP tentu harus dibdaerah asal,” tambahnya.

Baca :   KPU Lampung Sumbang Satu Ton Berkas Barang Bukti

Maka, sejauh ini KPU hanya bisa menghimbau kepada warga register melapor ke KPU dan disdukcapil. Untuk penduduk jangan menyembunyikan identitas, kalau disembunyikan KPU juga tidak bisa melakukan apa-apa.

 

“Karena itu merupakan syarat, baik usia dan e-KTP nya juga menjadi syarat. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau mereka tidak ada DP4, dan diadukcapilpun tidak bisa melakukan perekaman. Kecuali mereka lapor ke disdukcapil, sehingga bisa ditelususri data-datanya,” tandasnya. (rma/kyd)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini