Provinsi Hotel Terlarang untuk Konsultasi Anggaran,  Ini Tanggapan Pemprov

Hotel Terlarang untuk Konsultasi Anggaran,  Ini Tanggapan Pemprov

ilustrasi APBD/radarbali

radarlampung.co.id – Saat ini,  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan regulasi mengenai pembahasan anggaran pemda baik Provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menyusul terjadinya kasus pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi Papua di sebuah hotel beberapa waktu lalu.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta kepada pemprov,  pemkab,  dan pemkot  untuk membuka pelayanan konsultasi keuangan daerah selama 24 jam.

Baca :   Batal Jadi Embarkasi Penuh, Pemprov Segera Rapatkan OTD Haji

Menanggapi hal ini,  Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Lampung,  Minhairin mengatakan, tidak masalah dengan aturan yang dikeluarkan Kemendagri tersebut. Sebab,  sebelum adanya statemen Tjahjo tersebut,  Bakuda sudah menerapkan.

“Kita sudah menerapkan kok. Makanya dari tahun lalu kami sudah sediakan ruang konsultasi. Jadi kalau ada yang mau konsultasi,  ya ke kantor saja. Jadi tidak ada persoalan, ” ujarnya kepada radarlampung,  Senin (11/2).

Baca :   Quick Response, DPUPR Lampung Siapkan Rp11 M untuk Jl. Ryacudu

Dia mengatakan,  penggunaan hotel hanya menghabiskan anggaran saja. Rapat di hotel biasanya dilakukan yang bersangkutan dengan pelatihan dan beberapa kegiatan lain yang sifatnya di luar konsultasi. “Ya 24 jam sudah kok dinkantor. Transparansi juga harus dikedepankan, ” kata dia (abd/wdi)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini