Berita Utama Ini Alasan APDESI Pesbar Minta Ketua DPRD Mundur

Ini Alasan APDESI Pesbar Minta Ketua DPRD Mundur

Massa yang tergabung dalam APDESI Pesisir Barat mendatangi kantor DPRD setempat, Senin (11/2). Mereka menuntut Ketua DPRD Piddinuri mundur dari jabatannya. FOTO TRI SUTRISNO/RADARLAMPUNG.CO.ID
Massa yang tergabung dalam APDESI Pesisir Barat mendatangi kantor DPRD setempat, Senin (11/2). Mereka menuntut Ketua DPRD Piddinuri mundur dari jabatannya. FOTO TRI SUTRISNO/RADARLAMPUNG.CO.ID

radarlampung.co.id – Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pesisir Barat mendesak Ketua DPRD Piddinuri mundur dari jabatannya. Ini disampaikan dalam aksi damai di kantor DPRD setempat, Senin (11/2).

Kedatangan massa yang terdiri dari peratin, aparat pekon dan masyarakat ini buntut dari saling lapor antara DPRD dengan APDESI Pesisir Barat ke Kantor BPK Perwakilan Lampung. Ini terkait dugaan penyelewengaan dana desa dan markup anggaran di DPRD.

Baca :   Gara-gara Buku Tematik, Disdikbud Pesawaran Diajak Hearing

Koordinator aksi, Arif Mufti yang juga Ketua APDESI Pesisir Barat dalam orasinya mengatakan, pihaknya meminta BPK Perwakilan Lampung segera melakukan audit dan penyelidikan khusus terkait anggaran DPRD Pesisir Barat tahun 2017-2018. Khususnya penggunaan dana bimbingan teknis (bimtek), anggaran studi banding dan reses yang diduga fiktif.

“Kami juga menuntut agar Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri mundur dari jabatannya,” tegasnya.

Baca :   Datangi DPRD Tanggamus, Massa Tuntut Perda Kerusakan Hutan dan Lingkungan

Arif menuturkan, tindakan Piddinuri mengunggah surat permohonan penyelidikan BPK Perwakilan Lampung terhadap dana desa Pekon Sumberagung, Kecamatan Ngambur dan Pekon Wayjambu, Pesisir Selatan di media sosial tidak mencerminkan sikap seorang ketua dewan. *Tindakan tersebut juga tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ucapnya. (try/ais)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini