oleh

Istri Kedua Pejabat Pesisir Barat Juga PNS?

radarlampung.co.id – Seorang pejabat di Pemkab Pesisir Barat dikabarkan memiliki dua istri. Meski laki-laki yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) diperbolehkan berpoligami, namun pejabat itu diduga melanggar prosedur.

Salah satunya, istri kedua dari pejabat tersebut juga berstatus PNS. Sementara berdasar aturan, wanita yang bekerja sebagai PNS tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.

Ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45/1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Isinya, pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Terkait hal ini, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pesisir Barat Syahrial Abadi mengatakan, ada aturan bagi PNS yang akan menikah lagi. Mulai dari harus mendapatkan izin dari istri pertama, hingga persetujuan dari pejabat di atasnya.

”Jika ada laporan dari istri pertama terkait poligami suami yang berstatus PNS, ini akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Kalau BKD, Pada prinsipnya hanya mengetahui adanya laporan istri pertama,” kata Syahrial.

Terkait istri pejabat Pesisir Barat yang juga berstatus PNS, Syahrial menegaskan hal itu tidak dibenarkan. ”Menurut undang-undang, tidak dibenarkan memiliki istri lebih dari satu (tanpa izin istri pertama). Ditambah lagi kedua istrinya adalah PNS,” ujarnya. (try/ais)

Komentar

Rekomendasi