oleh

Dua Peserta Tak Hadiri Tes PPPK Pemprov Lampung

Radarlampung.co.id – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung digelar dua sesi di SMAN 9 Bandarlampung, Sabtu (23/2). Dari sesi pertama yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB, tercatat 2 peserta tak hadir.

Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Henry Riduan mengatakan, sesi pertama dijadwalkan diikuti 80 peserta. Namun, saat tes sudah berjalan dua peserta dipastikan tidak hadir.

“Iya jadi sesi pertama dari total peserta 142, dijadwalkan 80 peserta mengikuti tes. Sisanya akan ikut sesi selanjutnya pukul 13.00 WIB. Tapi disesi pertama ini ada 2 peserta yang tidak hadir,” sebut Henry.

Tes berlangsung tertutup, ruangan yang digunakan untuk peserta menjalani computer assisted test (CAT) dijaga ketat. Pintu tertutup serta seluruh jendela tertutup rapat.

Tes yang dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (24/2) akan dirampungkan Sabtu (23/2). Alasannya karena jumlah peserta seluruhnya telah mencukupi untuk melaksanakan tes dihari pertama.

Peserta sendiri mengerjakan dua jenis tes, pertama tes kompetensi teknis dan wawancara dalam bentuk CAT dengan ketentuan kelulusan menggunakan nilai batas ambang minimal 65. 

“Untuk yang diteskan adalah kompetensi teknis dan wawancara. Jadi telah dijelaskan dalam Permen PAN RB Nomor 4/ 2019 tentang nilai ambang batas seleksi PPPK untuk guru, dosen, tenaga kesejatan dan penyuluh pertanian bahwa peserta minimal 65,” tambah Henry.

Dalam tes sendiri, Henry melanjutkan ada beberapa hal yang diteskan. Misalnya pada kompetensi teknis meliputi manajerial, sosial kultural dan teknis. Kemudian wawancara yang dituangkan dalam bentuk tes CAT. “Kami berpatokan nilai ambamg batas, kalau nggak lulus nilainya ya nggak lulus,” tandasnya.

Untuk hasilnya, Henry mengatakan informasi dari pihak sekolah akan langsung bisa dilihat hasilnya. Selanjutnya, untuk yang dinyatakan lulus akan langsung diajukan penetapannya ke BKN Pusat.

“Kalau dinyatakan lulus kita langsung mengajukan penetapan ke pusat, nanti kami akan lakukan pemberkasan. Kalau waktunya, wewenang pusat karena kalau kami sudah selesai langsung penetapan dan pengajuan,” tandasnya. (rma/kyd)

Komentar

Rekomendasi