oleh

385 Ribu Guru PAUD Non Formal Minta Kesetaraan ke MK

Radarlampung.co.id – Kesetaraan antara Guru PAUD non formal dengan formal menjadi kata kunci penting mewujudkan masa depan bangsa yang gemilang, cemerlang dan terbilang. 

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini minta tak ada pembedaan antar keduanya dengan mengajukan uji Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Perwakilan Wilayah (PW) Provinsi Lampung Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Dr. Citra Persada, M.Sc. mengungkapkan, dalam upaya menuju kesetaran itu, dirinya bersama rekan ketua PW dari 34 provinsi se-Indonesia turut menghadiri langsung sidang ke 3 di MK pada 25 Februari 2019 lalu. 

Adapun tuntutan yang mereka sampaikan yakni memohon untuk perlakuan yang sama terhadap guru Paud Non Formal dengan guru Paud Formal, karena menurutnya telah melakukan kewajiban yang sama sesuai dengan persyaratan yang sama. “Jadi, kami minta kesetaraan bukan pindah ke formal,” ujarnya kepada radarlampung.co.id, Kamis (7/3).

Menurutnya, perjuangan meminta kesetaraan itu sudah dimulai sejak 2014 melalui DPR RI. Bahkan membuat surat ke Presiden yang diteruskan ke Mendikbud, tapi tidak ada jawaban.

“Akhirnya bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra pada 18 Desember 2018 kami ke MK, selanjutnya pada 4 Maret 2019 sudah sidang ke-4,” ungkapnya. 

Komentar

Rekomendasi