Lampung Raya Dampak Banjir Dua Kecamatan di Pesawaran, 1.062 Rumah Terendam dan Infrastruktur Rusak

Dampak Banjir Dua Kecamatan di Pesawaran, 1.062 Rumah Terendam dan Infrastruktur Rusak

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meninjau lokasi banjir di Padangcermin, Sabtu (20/4). Hujan deras dan air pasang menyebaban 400 rumah pada tiga kecamatan terendam. FOTO FAHRURROZ/RADARLAMPUNG.CO.ID
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meninjau lokasi banjir di Padangcermin, Sabtu (20/4). Hujan deras dan air pasang menyebaban 400 rumah pada tiga kecamatan terendam. FOTO FAHRURROZ/RADARLAMPUNG.CO.ID

radarlampung.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesawaran mencatat 1.062 rumah terendam saat banjir yang terjadi, Sabtu (20/4). Rinciannya, 850 rumah di Kecamatan Padangcermin dan 212 unit di Wayratai

“Tim masih mengklasifikasikan rumah yang terdampak banjir dengan katagori berat, sedang maupun ringan. Paling urgent saat ini, kebutuhan logistik dan dapur umum untuk warga yang terdampak banjir,” kata Kepala BPBD Pesawaran Mustari, Senin (22/4)

Kebutuhan logistik yang telah didistribusikan di antaranya mi instan, selimut, matras dan lainnya. Selain bantuan dari Pemkab Pesawaran, pemerintah provinsi juga telah mengirimkan bantuan.

Baca :   Tolong! Bantu Yatim Piatu Penderita Kelainan Jantung  

“Untuk dapur umum, ada dua di Padangcermin. Tepatnya di Rawasubur dan Rawatunggal. Satu lagi di Bunut, Kecamatan Wayratai,” urainya.

Untuk kerugian, Mustari menyatakan, tim masih memverifikasi jumlahnya. Sebab selain rumah warga, sejumlah fasilitas umum, dan infrastruktur juga mengalami kerusakan. ”Masih kita hitung jumlah kerugian. Saat ini kita baru naikan surat pernyataan darurat bencana ke pimpinan (Bupati, Red),” sebut dia.

Baca :   Siapkan Rp800 Juta untuk Sharing ADK di Tanggamus

Mustari mengakui, kondisi geografis Pesawaran masuk katagori rawan bencana. Seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu, anggaran yang harus tersedia untuk mengcover penanganan pascabencana setidaknya minimal Rp5 miliar.

”Paling tidak, dana siap pakai yang harus stand by mencapai Rp5 miliar. Ketika terjadi bencana, dana itu langsung bisa dikeluarkan untuk meng-cover penanggulangan bencana yang sifatnya sangat krusial. Kami berharap hal ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD,” tegasnya. (ozi/ais)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini