Politika Ini Tiga Aspek Penentuan IDI Lampung

Ini Tiga Aspek Penentuan IDI Lampung

Suasana FGD IDI Lampung. Foto Yuda Pranata/radarlampung.co.id

radarlampung.co.id -Untuk menentukan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung, ada tiga aspek demokrasi dalam mengukur tingkat pencapaian. Ketiganya yakni Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi.

Kabid statistik sosial BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Lampung, Mas’ud Rifai menjelaskan, secara kuantitatif, tingkat perkembangan demokrasi, ditentukan tiga aspek. Dari ketiga tersebut, ada 11 variabel.

Diantaranya aspek kebebasan sipil memiliki empat variable. yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari Diskriminasi.

Sedangkan aspek Hak-hak politik ada dua variabel yakni Hak Memilih dan Dipilih serta Partisipasi Politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Terakhir, aspek lembaga demokrasi, terdiri dari lima variable. Yakni Pemilu yang bebas dan adil, Peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independent.

“Ketiga aspek ini, kami mencarinya dari media Radar Lampung, Dokumen, FGD, dan Wawancara Mendalam. 11 variabel itu lah yang menentukan berapa poin Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung,”beber Mas’ud, Selasa (23/4).

Dalam FGD IDI 2018 tersebut, Ada pembahasan yang menarik, yakni saat pembahasan variabel peran birokrasi pemerintah daerah. Pada pembahasan tersebut, Pemprov Lampung tidak menyediakan dokumen kolding salah satunya terkait Perda, RKA (Rancangan Kerja Anggaran) maupun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada websitenya.

Ini menjadi perhatian dari beberapa pihak, seperti Anggota DPRD Lampung Ahmad Mufti Salim dan Enita Agustri, Kejati Lampung A.Maulana dan seluruh peserta yang hadir dalam FGD itu.

Menurut Mufti, dokumen Perda yang telah diparipurnakan bukan merupakan dokumen rahasia, sehingga dapat dipublikasikan dalam website. “Kalau Dokumen itu salah satu indikator dalam proses penerapan IDI. Saya tidak masalah dipublikasikan. Toh, itu kan sudah diparipurnakan,”kata Mufti.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kesbangpol Provinsi Lampung, Sukiran mengaku akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan berkoordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). “Nanti akan kami beritahukan ke TAPD. Karena mereka yang mempunyai kewenangan,” ucapnya.(yud/wdi)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini