oleh

Ketua Dewan Dapati Laporan Dugaan Pemotongan Dana Sertifikasi Guru

Sekretaris Disdik: Sepertinya Itu Tidak Mungkin

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengucurkan anggaran tunjangan sertifikasi guru triwulan I tahun 2019 pada April 2019 lalu.

Sayangnya, sejumlah kabupaten/kota di Indonesia, masih banyak yang belum menerima. Muncul kemungkinan kondisi ini terkendala sinkronisasi data penerima sertifikasi yang ada di Simtun (Sim Tunjangan Profesi) dan aplikasi Simbar (Sim Pembayaran).

Persoalan tersebut, sebenarnya hal yang wajar dan terjadi di seluruh daerah. Karena, hanya sedikit dari problem kelengkapan berkas atau syarat administrasi yang harus dipenuhi. Nah, yang menjadi kerisauan, beredar kabar pemotongan dana sertifikasi.

Kekhawatiran itu dirasakan hampir sebagian guru di Kota Bandarlampung. Bahkan, secara lisan Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi menerima informasi tersebut.

”Mayoritas guru SD saat ini sudah dimintai tanda-tangan akan adanya transfer sertifikasi. Dan yang mengagetkan, saya dapat laporan akan ada dugaan pemotongan sebesar Rp250 ribu per guru di tingkatan Sekolah Dasar (SD). Sudah masuk ke telinga saya,” ungkap Wiyadi, sebagaimana tertulis dalam status akun Facebook pribadinya, Jumat (3/5).

Saat dikonfirmasi ulang via telepon, kabar tersebut menurut Wiyadi memang benar telah sampai di telinganya. Rata-rata, sambung Wiyadi, yang melaporkan guru SD.

”Saya belum mendapat informasi apakah ini juga terjadi di tingkatan SMP sederajat,” imbuhnya. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, jika benar praktik dugaan ini terjadi, sudah barang tentu menimbulkan keresahan dan tidak dibenarkan dalam aturan.

”Ini sudah menyangkut sisi kemanusian. Guru itu pengayom kita. Pelita kita, kok ya tega. Mereka (guru, red) hanya mengandalkan sertifikasi yang turun tiga bulan sekali. Kadang juga telat. Saya tidak menuding, tapi saya mencurigai ini terjadi!” tandasnya.

Dengan munculnya rumor ini, Wiyadi berharap, semua guru di Kota Bandarlampung untuk berani menolak tegas, cara-cara seperti ini.

”Dan khusus korwil pendidikan di masing-masing wilayah, saya minta dengan sangat, jangan sampai hal ini terjadi. Kalau benar itu ada dan tetap diberlakukan, jangan salahkan saya, jika ada aparat yang menciduk,” tegasnya.

Lagi-lagi, Wiyadi menyampaikan hal ini, dilatarbelakangi karena adanya laporan. ”Praduga tidak bersalah tentu berlaku. Sebagai wakil rakyat tentu telinga saya harus dibuka lebar-lebar, menyerap aspirasi yang masuk. Dan wajib hukumnya untuk meyampaikan hal ini. Sekali lagi saya minta tolong jangan sampai pungli sertifikasi guru terjadi di Bandarlampung,” tandasnnya.

Komentar

Rekomendasi