Bandarlampung Hati-hati, Sidak ke Mal, Tim Pengawas Makanan Temukan 400 Kg Daging Dilarang...

Hati-hati, Sidak ke Mal, Tim Pengawas Makanan Temukan 400 Kg Daging Dilarang Beredar

Tim Gabungan pengawasan makanan saat melakukan pemantauan di supermarket, Rabu (15/5). FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA/RADARLAMPUNG.CO.ID

RADARLAMPUNG.CO.ID – Tim gabungan pengawasan makanan menggelar pengawasan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Rabu (15/5). Beberapa tempat perbelanjaan di Kota Bandarlampung menjadi sasaran pengawasan.

Tim terdiri dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Peternakan Lampung serta Dinas Kesehatan Bandarlampung.

Tim satu yang dipimpin Pj. Kepala BBPOM Bandarlampung Tri Suyarto melakukan pemantauan di dua supermarket besar yang ada di Kota Tapis Berseri, yaitu Hypermart yang berada di Jl. Kartini dan Chandra yang berada di Jl. Hayam Huruk.

Masing-masing satuan kerja (Satker) yang tergabung di tim tersebut memiliki tugas masing-masing. Salah satunya Dinas Pertanian dan Peternakan Lampung yang fokus melakukan pengawasan produk segar seperti daging, telur, dan susu segar.

Hal tersebut disampaikan Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Anwar Bahri. Pihaknya dalam pengawasan ini lebih fokus mengawasi daging, telur, dan susu segar.

Baca :   Ada Bakso Tanpa Izin Edar di Kedondong

“Dari dua tempat yang sudah kita kunjungi bersama dengan tim, dari Chandra tidak ada masalah dari sisi produk maupun administrasi. Tapi di Hypermart kita temukan daging kerbau asal India yang belum boleh beredar di Lampung,” ungkapnya.

Pihaknya pun melakukan penarikan dari display untuk daging kerbau asal India yang dijual di Hypermart untuk dikembalikan ke Jakarta. “Ada sekitar 400 Kg daging kerbau asal India yang kita tarik dari display dan tanpa dilengkapi dokumen pendukung,” ujarnya.

Kedepan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan, dan jika masih ditemukan tentu akan ditertibkan. “Kalau masih ditemukan besok atau lusa tetap akan kita lakukan penindakan, dan kita minta dikembalikan ke Jakarta karena di sana boleh dijual,” ujarnya.

Di Indonesia sendiri dijelaskan Anwar, ada dua provinsi yang melarang peredaran daging kerbau asal India, yaitu Lampung dan Jawa Timur. “Alasan penarikan dan larangan sendiri pertama untuk mencegah adanya penularan penyakit mulut dan kuku, jadi kiat tarik dari display,” ucapnya.

Baca :   Senin, Tim Sisir Makanan Berformalin di Pasar Kedondong

Kedua, alasannya karena Lampung merupakan produsen daging. Sehingga jika daging kerbau India masuk Lampung dikhawatirkan akan membuat peternak berteriak. “Kita lebih mengembangkan dan memanfaatkan peternak rakyat kita yang ada di Lampung,” ucapnya.

Hypermart Enggan Beri Tanggapan

Hingga berita ini diterbitikan, pihak Hypermart enggan memberi tanggapan atas temuan tersebut. “Ya benar tadi saya dengar daging kerbau diminta tarik, tapi tunggu dulu saya tanya ke pak Zul selaku pihak yang membawahinya,” ujar Erni, perwakilan bagian Kasir dan Promosi Hypermart, saat dihubungi Radarlampung.co.id, Rabu (15/5).

Tidal lama kemudian, Erni memberi informasi bahwa pihaknya belum dapat memberikan konfirmasi apa pun. “Maaf mas, kami belum bisa memberi konfirmasi apa-apa,” ujarnya.

Erni sebatas meuturkan, jika nanti memang bisa memberi konfirmasi akan segera disampaikan. “Sekarang belum bisa, nanti kalau memang sudah bisa kasih, nanti dikasih, ini kan dari pusat,” ucapnya.

5 KOMENTAR

  1. sangat bertentangan kalau begini ceritanyaaa, pemerintah melakukan import tapi daerah melarang untuk menjualnyaa, maunya apa sih, emang daging kerbau ini binatang haram kah??

  2. sangat bertentangan kalau begini ceritanyaaa, pemerintah melakukan import tapi daerah melarang untuk menjualnyaa, maunya apa sih, emang daging kerbau ini binatang haram kah??

  3. pemerintah daerah harus tunduk pada pemerintah pusat, yang melakukan import adalah bulog, artinya apa yang dilakukan bulog tidak ada yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, daerah jangan membuat aturan sendiri khususnya terkait dengan pangan, nanti para pengusaha yang mendistribusikan tersebutt jadi ragu menjual hasil import bulog, yang rugi adalah negara dan rakyat itu sendiri.

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini