Lampung Raya Tender Ulang ULP Lamteng Disoal

Tender Ulang ULP Lamteng Disoal

777
Ketua BPC Gapensi Lamteng Rully Niza Agung Setiawan saat memberikan keterangan pers kepada wartawan. Foto Syaiful Mahrum/radarlampung.co.id

radarlampung.co.id-Tender ulang tanpa melalui tahapan evaluasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Lampung Tengah disoal. Salah satunya oleh Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Lamteng. BPC Gapensi Lamteng menegaskan seharusnya dilakukan penawaran ulang. Bukan tender ulang.

Ketua BPC Gapensi Lamteng Rully Niza Agung Setiawan menyatakan pihaknya meminta tindak lanjut ULP terkait tender ulang. “Kita pertanyakan tindak lanjut tender ulang. Kenapa tidak melalui tahapan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan?” katanya Minggu (26/5).

Rully melanjutkan seharusnya ULP melakukan penawaran ulang dan bukan justru melakukan tender ulang.

Baca :   Ikut Ajang Kepri Inatrade Expo 2019,”Jualan” Lamteng Sasar Investor

“Sesuai Perpres No. 15/2016 tentang Jasa Konstruksi, ULP melakukan penawaran ulang dan bukan tender ulang. Ini malah tidak dilalui dan malah tender ulang. Seharusnya ULP tahu prosedurnya dan bukan asal ambil tindakan. Ini ada apa? Kalau melihat seperti ini, kami menduga ada indikasi-indikasi,” ujarnya.

Masalah ini apakah sudah dipertanyakan kepada pihak panitia, Rully menyatakan sudah dipertanyakan. “Sudah ditanyakan kepada panitia. Panitia ULP tak bisa menjawab. Pihak yang bisa menjawab Kabag. Tapi orangnya di mana tak tahu ke mana dan HP-nya tak aktif. Jika panitia tak tahu undang-undangnya, nggak usah jadi panitia,” ungkapnya.

Baca :   Patut Dicontoh ! Siswa Insan Kamil Santuni Anak Yatim di Palestina

Sedangkan Sekretaris Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (Gabpeksi) Lamteng Diki Purnajaya menambahkan seharusnya ada empat tahapan yang dijalankan ULP. “Berdasarkan Perpres No. 16/2016 pasal 51 ayat 6, ada empat tahapan yang seharusnya dilakukan ULP. Yakni administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Ini yang terjadi dapat undangan evaluasi pembuktian tapi malah yang dibahas tender ulang,” katanya.

Karena itu, Diki berharap ULP profesional, transparan, dan akuntable. “Harapan kita ULP profesional, transparan, dan akuntable. Jangan malah merugikan kontraktor,” tegasnya. (sya/wdi)


Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini