oleh

Akademisi Ingatkan Sejumlah Pekerjaan Sudah Menanti

RADARLAMPUNG.CO.ID – Pasca pelantikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, bersama Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, hari ini (12/6), sejumlah pekerjaan sudah menanti.

Ya, Pengamat Hukum Tata Negara, Universitas Lampung, Yusdiyanto berpendapat, ada 12 item pekerjaan yang sudah menanti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Beberapa di antaranya soal infrastruktur, kebutuhan ketersediaan energi, pendidikan, kesehatan dan penguatan mental masyarakat (selengkapnya lihat grafis).

“Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengusulkan lima prioritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Salah satu poinnya adalah mengentaskan kemiskinan. Ini penting!” paparnya.

Nah, dalam RKP 2019 yang mengusung tema pemerataan untuk pertumbuhan berkualitas, pusat telah mengusulkan lima prioritas nasional, 24 Program Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas (KP).

Lima prioritas nasional tersebut adalah pertama pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.

“Tentu penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019, tak terkecuali Provinsi Lampung,” urainya.

Yusdiyanto merinci, persentase penduduk miskin di Lampung masih tinggi. Berdasarkan data BPS, Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) mencapai 1.097,05 ribu orang (13,14 persen), bertambah sebesar 13,31 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 1.083,74 ribu orang (13,04 persen).

Baca :   Arinal Pacu Produksi Perikanan Laut Lampung

Sementara, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 9,13 persen naik menjadi 9,27 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 14,56 persen naik menjadi 14,76 persen pada Maret 2018.

“Secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan naik, angka pengangguran terbuka tentu masih tinggi. Ini yang harus dijawab dengan hasil kerja,” timpalnya.

Sebab itu, upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Bappenas sebagai sistem integrator melihat upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta permukiman yang layak.

Terkait dengan pemerataan, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi.

“Dengan kata lain, agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan. Padahal Lampung punya potensi yang besar dari sisi apa pun,” terangnya.

Baca :   Audit BUMD Terus Bergulir

Selain infrastruktur, Yusdiyanto berharap, pembangunan ekonomi bukan hanya semangat di atas paparan saat kampanye atau orasi politik di mimbar-mimbar tertentu. “Orasi ini saya yakin akan terlaksana jika semua pihak khususnya gubernur dan wakil gubernur terpilih mau mendengarkan usul, arahan termasuk kritik sekalipun,” imbuhnya.

Soal sektor pertanian, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi Lampung. Sektor tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

“Selain itu, pentingnya pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air. Dan pemerataan dalam sisi agraria. Toh kita sudah mendengar, Presiden Jokowi berharap tidak ada lagi masalah dalam hal pertanahan. Keadilan dan kepastian hukum, pasti akan terus bersuara jika tidak ada titik temu bagi rakyat,” pungkasnya. (ful/fin)

 

12 PR MENUNGGU ARINAL-NUNIK

1. Infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat dalam mendorong conectivitas tol darat, laut dan udara.

2. Kebutuhan dan ketersediaan energi listrik 2030.

3. Harmonisasi pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi mengingat APBN/APBD di Lampung sangat terbatas.

4. Harmonisasi antara gubernur beserta perangkatnya dengan DPRD Lampung, mengingat pelantikan gubernur terpilih masih menyisakan pansus politik uang Pilgub.

5. Pendidikan, kesehatan dan penguatan mental masyarakat.

6. Pengembangan sektor pertanian dan kelautan yang belum maksimal digarap.

Komentar

Rekomendasi