oleh

Wacana Lampung Ibukota RI, Pemprov Harus Proaktif

radarlampung.co.id-Provinsi Lampung punya potensi besar untuk jadi lokasi alternatif Ibukota Negara pengganti DKI Jakarta. Meskipun Menteri Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyatakan sudah hampir pasti pemerintah melirik Pulau Kalimantan, namun peluang Lampung jadi ibukota masih ada.

Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris FGD #DKI Lampung Ary Meizari Alfian saat bersilaturahmi ke Graha Pena Radar Lampung, rabu (19/6). Dalam kunjungan tersebut, Ary didampingi tim FGD DKI Lampung lainnya yakni Ahmad Muslimin, Dedi Rohman dan Mico Periyandho.

Menurut Ary, pihaknya sudah melakukan kajian terkait alternatif Lampung sebagai Ibukota baru RI. Kajian itu, lanjutnya juga melibatkan akademisi dan perguruan tinggi. “Jadi kita bagi kajian itu jadi tiga hal. Yakni penetapan lokasi, pembangunan dan perpindahan ibukota,” katanya.

Kajian itu membahas terkait ketersediaan lahan, mitigasi bencana, sumberdaya material hingga sumber daya manusia. Berdasarkan kajian sejak 2017 itu, pihaknya menilai Lampung layak dipertimbangkan untuk jadi alternatif ibukota RI yang baru.

Di Kalimantan, lanjutnya, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya, lahan gambut dan struktur tanah. Sehingga, jika dibangun di Kalimantan tentu akan membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan di Lampung. Bicara soal infrastruktur, lanjutnya, Lampung jelas lebih siap. Misalnya, jalan tol yang sudah terbangun di sumatera. Begitu juga infrastruktur lain seperti pelabuhan dan lapangan udara. “Di sumatera sudah ada tol yang panjangnya 500 kilometer lebih. “Lampung jadi ibukota RI bukan hanya untuk kepentingan Lampung. Tapi untuk kepentingan nasional,” katanya.

Namun, mendorong Lampung menjadi ibukota harus dilakukan bersama. Dirinya menjelaskan, Tim FGD#DKI Lampung terdiri dari relawan. Dan tentunya memiliki keterbatasan. Karenanya, perlu dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang proaktif, secara resmi mengajukan kesiapan Lampung jadi Ibukota RI yang baru.

“Pemprov diharapkan bisa secara resmi mengajukan. Dan pastinya tim relawan akan mendukung. Antara lain kita meminta dukungan para tokoh Lampung. Kita kumpulkan sebanyak mungkin dan akan disampaikan sebagai petisi,” katanya.

Ditambahkan Kepala Deputi Land Survei Tim FGD DKI Lampung Ahmad Muslimin, perjalanan penggalangan dukungan FGD DKI Lampung berawal saat 6 Juni 2017 saat ada rencana pemerintah pusat memindahkan ibukota. Rencana itu disambut antusias oleh tokoh pendidikan Andi Desfiandi dan Ary Meizari Alfian yang kemudian berlanjut pada 15 Agustus dengan digelar Focus Group Disscussion (FGD) di Hotel Emersia. Tak hanya di Lampung, tak berapa lama di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) menggelar diskusi serupa. Dan yang diajukan adalah wilayah Sulawesi.

“Tapi kalau Lampung gerakannya top down. Dan terus berlanjut hingga FGD putaran kedua. Kita terus roadshow menggalang dukungan dari berbagai elemen. Bahkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta surat secara resmi untuk diajukan. Tapi kita tidak bisa sendiri,” katanya.

Dijelaskannya, perpindahan Ibukota diperkirakan akan diputus tahun ini. Dan ada tiga pulau yang dibidik. Yakni Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Selama masih belum diputuskan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, harapan Lampung menjadi Ibukota baru RI masih terbuka.

Terpisah General Manager Radar Lampung Purna Wirawan menyatakan, Radar Lampung mengapresiasi dan mendukung wacana pemindahan ibukota. Termasuk apabila ternyata ibukota RI akan dipindahkan ke Lampung. “Tentunya harus didukung semua pihak. Termasuk pemerintah daerah,” katanya.

Terpisah, penggalangan dukungan juga terus dilakukan tim FGD DKI Lampung. Salah satunya ke Ketua PKK Kota Bandarlampung Hj. Eva Dwiana Herman HN. Dalam rilis FGD DKI Lampung, Eva yang ditemui di gedung PKK Kota Bandarlampung menyatakan Lampung kawasan timur tidak rawan bencana dan cocok dijadikan ibukota RI. Terlebih Walikota Bandarlampung Herman HN juga telah menyampaikan dukungan Lampung jadi ibukota RI yang baru. “Jadi bunda punya keyakinan, insyallah IKN baru RI sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik akan pindah ke Lampung,” katanya. (wdi/rls/wdi)

 



Komentar

Rekomendasi