oleh

Bawaslu Bandarlampung Mulai Desak Pemkot

Minta NPHD Diteken Sebelum 1 Oktober 

RADARLAMPUNG.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandarlampung mengajukan anggaran pengawasan Pilwakot 2020 sebesar Rp22 miliar. Dalam hal ini, Bawaslu meminta pemkot Bandarlampung memberikan kepastian sebelum 1 Oktober 2019.

Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansyah mengatakan, hak tersebut sesuai dengan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Pilkada 2020 yang saat inibl sedang diujimataterikan.

“Kalau di PKPU-nya 1 Oktober sudah diteken NPHD. Sebaiknya, dilakukan sebelum itu. Sebab, dua bulan sebelum tahapan kita juga harus bentuk tim Adhoc-nya,” ujarnya kepada awak media, Senin (24/6).

Baca :   Pilwakot Bandarlampung, Gerindra Klaim 4 Balon Sudah PDKT

Berdasarkan informasinya, dari total anggaran tersebut, Bawaslu Bandarlampung mendapatkan jatah Rp10 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bandarlampung tahun 2019. Kendati demikian dia mengaku belum mendapat informasi resmi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung.

“Belum tahu. Dalam waktu dekat akan dibahas secara internal, ” ujarnya.

Candra menilai, kebutuhan pengawasan kali ini tentunya berbeda dengan tahun 2015. Di mana, Bawaslu saat ini merupakan lembaga tetap. Selain itu, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertambah, tentu membuat tim pengawas bertambah.

Baca :   Pilwakot Bandarlampung, Relawan Rycko Menoza Sisir Kota

“Saat ini kan ada perbedaan. Dari struktur kelengkapannya saja sudah berubah. Perbedaan jelas ada di TPS yang bertambah. Tentunya untuk honor panwas sampai ke tingkat bawah juga bertambah. Makanya anggaran keseluruhannya juga bertambah,” tukasnya.



Komentar

Rekomendasi