oleh

Gubernur se-Sumatera Dukung Lampung Calon Ibukota Baru RI

radarlampung.co.id-Dukungan Lampung menjadi calon ibu kota negara (IKN) RI yang baru kembali mengalir. Kali ini dukungan berasal dari Gubernur se Sumatera.

Informasi ini hadir usai Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Gubernur se-Sumatera 2019 di Hotel Grage, Bengkulu Selasa (9/7). Dalam agenda tersebut, Arinal membeberkan potensi dan kesiapan Lampung untuk menjadi Ibu Kota Negara.

Alhasil, gubernur se-Sumatera pun mendukung Lampung sebagai alternatif Ibukota Negara Indonesia, menggantikan Jakarta. Dukungan ini dibenarkan oleh Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj. Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto menyebutkan dalam forum itu Arinal memaparkan tentang kesiapan Lampung sebagai alternatif IKN.

“Benar, jadi gubernur, Pak Arinal memaparkan kesiapan Lampung dan forum yang merupakan Gubernur se Sumatera telag menyatakan setuju,” sebut Fahrizal kepada radarlampung.co.id Selasa (9/7).

Fahrizal mengatakan, dari pertemuan ini nantinya akan ada kesepakatan tertulis dari gubernur se-Sumatera sebagai bentuk dukungan terhadap Lampung. “Jadi setelah ini, akan ada banyak kesepakatan. Nah yang akan dibahas salah satunya soal dukungan terhadap Lampung sebagai alternatif ibu kota,” tambahnya.

Sebelumnya dukungan Lampung menjadi calon IKN RI yang baru muncul dari Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) yang mengkaji beberapa daerah untuk menjadi tempat IKN dan memasukkan Provinsi Lampung sebagai salah satu dari empat calon lokasi pusat pemerintahan baru Indonesia.

Selain Lampung, tiga daerah lain yang menjadi kandidat Ibukota negara: Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Dari keempat calon Ibu Kota Indonesia itu, Provinsi Lampung menjadi satu-satunya yang mewakili Pulau Sumatera yang memenuhi syarat menjadi Jakarta baru.

Dari sembilan kriteria yang dilansir Bappenas, Lampung dinilai paling siap menjadi ibukota RI, yakni aman dari cincin api, ada akses pelabuhan, ketersediaan air bersih, pembiayaan infrastruktur rendah. Tak hanya itu, dominasi lahan milik pemerintah, dekat dengan ibukota yang sudah berkembang, budayanya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki parameter pertahanan dan keamanan (Hankam). (rma/wdi)

Komentar

Rekomendasi