Hukum Kriminal Mantan Danrem Gatam : Konfik di Mesuji Makin Kusut

Mantan Danrem Gatam : Konfik di Mesuji Makin Kusut

Sahli KSAD Brigjen Amalsyah Tarmizi didampingi Sekkab Lamteng Adi Erlansyah usai pengarahan di Nuwo Balak Kamis (18/7). Foto Syaiful Mahrum/radarlampung.co.id

radarlampung.co.id. – Konflik yang terjadi di Mesuji menuai respon Pati Sahli Kasad Bidang Sosial dan Budaya Brigjen TNI Amalsyah Tarmizi. Dia menilai konflik di Mesuji sudah berlangsung terlalu lama. Bahkan sejak dirinya menjabat Komandan Korem 043/Gatam pada 2012 silam.

“Konflik di Mesuji sudah lama sejak 2012. Sekarang saja sudah 2019. Sudah tujuh tahunan  Persoalannya hutan register. Penguasaan oleh sekelompok masyarakat secara ilegal,” katanya usai pengarahan di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Lampung Tengah Kamis (18/7).

Sekarang ini, kata Amalsyah, kemungkinan permasalahannya sudah berbeda. “Mungkin sekarang masalahnya sudah beda. Bahkan malah mungkin semakin menumpuk. Semakin kusut permasalahannya,” ujarnya.

Guna menyelesaikan permasalahan ini, kata Amalsyah, pemerintah pusat harus turun. “Persolannya itu kan hutan Register 45. Kewenangan pengelolaannya. Kewenangannya bukan di pemerintah daerah, tapi di pusat. Kalau mau menyelesaikan secar tuntas, harus pemerintah pusat yang menyelesaikan,” ungkapnya.

Baca :   Tim Gabungan Masih Sibuk Padamkan Api di Lahan Gambut

Supaya permasalahan tidak meluas, kata Amalsyah, peran kepolisian dan TNI harus maksimal. “Kalau sudah ada kejadian, peran kepolisian dibantu TNI harus maksimal. Ini agar permaslahannya tidak meluas. Melokalisasi permasalahan sehingga tidak merugikan masyarakat lain,” tegasnya.

Dalam pengarahannya, Amalsyah menyatakan dirinya hadir menjalankan tugas untuk mengkaji peran TNI dalam penanganan konflik. “Babinsa dan Bhabinkamtimas harus berperan mencegah konflik. Jika ada persoalan harus diselesaikan secara duduk bareng. Keanekaragaman yang ada harus dijalin dengan keindahan. Organisasi yang ada harus menunjukkan kegiatan positif dan bukan menciptakan konflik,” ungkapnya.

Baca :   Tim Gabungan Masih Sibuk Padamkan Api di Lahan Gambut

Menurutnya, konflik hanya akan membuat pembangunan suatu daerah tertinggal. Terkait masukan dana desa bisa disisihkan untuk operasional Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Amalsyah menyatakan harus dilaporkan dan dikordinasikan dahulu. “Perlu dilaporkan dan dikoordinasikan dahulu. Jangan sampai nanti jadi masalah hukum di kemudian hari,” katanya.

Sekkab Lamteng Adi Erlansyah mewakili Bupati Loekman Djoyosoemarto menyatakan  pada 2020 mendatang Lamteng akan menggelar Pemilihan Bupati. Karenanya, Pemkab butuh peran TNI-Polri menjaga situasi kamtibmas. “Apalagi, Lamteng beberapa kali terjadi konflik yang mengarah ke SARA. Ini melibatkan beberapa kelompok masyarakat,” ungkapnya. (sya/wdi)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini